AYOOBATAM.COM – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda strategis terkait pengelolaan persampahan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, yang berlangsung di ruang sidang utama, Rabu (8/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, serta Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda. Turut hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan BP Batam, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga insan pers.
Dalam sidang tersebut, DPRD membahas dua agenda utama, yakni penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan, serta laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, dalam pengantarnya menjelaskan bahwa Ranperda tersebut sebelumnya telah diajukan oleh Wali Kota melalui mekanisme kumulatif terbuka. Agenda paripurna kali ini difokuskan pada penyampaian pandangan umum fraksi sebagai bagian dari tahapan pembahasan.
Seluruh fraksi DPRD Kota Batam secara prinsip menyatakan persetujuan agar Ranperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Fraksi Partai NasDem, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar menyatakan dukungan penuh, menilai revisi regulasi ini penting untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di Batam.
Sementara itu, Fraksi PKS dan PKB turut menyetujui dengan sejumlah catatan. Mereka menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan infrastruktur mengingat volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
Dukungan serupa juga disampaikan Fraksi PAN-Demokrat-PPP serta Fraksi Hanura-PSI-PKN, yang menilai Ranperda tersebut sebagai langkah strategis menuju Batam yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Menanggapi pandangan fraksi, Ketua DPRD menegaskan bahwa pembahasan Ranperda akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menilai kesepahaman seluruh fraksi menjadi modal penting dalam mempercepat lahirnya regulasi yang adaptif terhadap tantangan pengelolaan sampah di Kota Batam.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda kedua, yakni penyampaian laporan Pansus terhadap LKPJ Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.















































