AYOOBATAM.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyoroti tingginya jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam yang saat ini tercatat lebih banyak dibanding tenaga kerja ber-KTP Batam. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar kerja serta memastikan peluang kerja bagi masyarakat lokal tetap terbuka.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa validitas data kependudukan dan ketenagakerjaan menjadi faktor penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, khususnya pada sektor sumber daya manusia (SDM).
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa, sedangkan tenaga kerja ber-KTP Batam tercatat sebanyak 177.830 jiwa. Selisih tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditangani melalui penataan data yang lebih akurat.
Hal itu disampaikan Li Claudia saat memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat malam (24/4/2026).
Menurutnya, data tenaga kerja harus dipahami secara utuh agar pemerintah dapat merancang program yang tepat, baik dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri di Batam.
“Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” ujarnya.
Selain itu, Pemko Batam juga menilai sinkronisasi data kependudukan penting untuk mengetahui kondisi riil masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pelayanan publik.
Saat ini, pemerintah masih menemukan sejumlah ketidaksesuaian data, seperti warga yang telah pindah namun belum memperbarui identitas, data kematian yang belum dilaporkan, hingga mobilitas penduduk antarwilayah yang belum tercatat secara optimal.
Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Batam tercatat sebanyak 1.394.459 jiwa. Namun angka tersebut masih dinilai perlu disempurnakan agar benar-benar sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
Sebagai langkah lanjutan, Pemko Batam akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk secara terukur, termasuk melalui pemantauan di pintu masuk utama seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang.
Langkah ini dilakukan guna memetakan mobilitas penduduk sekaligus mendukung stabilitas ketenagakerjaan, sehingga peluang kerja bagi masyarakat Batam tetap terjaga di tengah tingginya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah.















































