JAKARTA – Krisis ekonomi global terus menghantui perekonomian dunia. Pemicu utama dari goncangan ini adalah lonjakan harga minyak mentah yang mencapai sekitar US$99,64 per barel serta kenaikan harga energi. Selain itu, gangguan pada rantai pasokan juga berkontribusi pada situasi ini, akibat dari konflik antara Iran dan Israel.
Masalah ini telah menyebabkan inflasi yang tinggi di berbagai negara. Negara-negara Barat terus meningkatkan anggaran pertahanan, hal ini memicu stagflasi. Di wilayah Timur Tengah, risiko ekonomi menjadi semakin serius karena potensi kelangkaan pasokan global akibat gangguan jalur pelayaran strategis.
Namun, ada pendapat dari para ahli ekonomi yang menyatakan bahwa krisis ini disebabkan oleh faktor internal. Mereka berpendapat bahwa struktur ekonomi negara-negara tersebut lemah karena fondasinya tidak kuat. Hal ini membuat ekonomi mereka rentan terhadap serangan spekulan global. Dengan demikian, kerusakan ekonomi bukanlah akibat dari cacat globalisasi, melainkan dari ketidakefisienan sistem ekonomi sendiri.
Perlu dipahami bahwa dalam masalah ekonomi, semua aspek saling terkait seperti mata rantai yang saling mengikat. Teori Sistem Dunia yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein menjelaskan bahwa ekonomi global memiliki dampak besar terhadap struktur ekonomi nasional. Penulis berargumen bahwa kekacauan ekonomi nasional berkaitan langsung dengan kekacauan ekonomi global.
Contohnya, Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) jika menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, akan berdampak pada negara lain. Modal asing cenderung keluar dari negara berkembang, sehingga nilai tukar melemah dan utang luar negeri semakin berat. Banyak negara mengalami kesulitan membayar utang luar negeri, seperti Sri Lanka dan Argentina.
Fluktuasi harga komoditas seperti minyak, batu bara, dan pangan sangat dipengaruhi oleh faktor global. Saat harga naik, negara eksportir akan mendapatkan keuntungan, tetapi saat harga turun, mereka rentan terhadap risiko ekonomi.
DAMPAK PERPAJAKAN
Bagaimana dengan target penerimaan pajak? Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan senilai Rp2.357,7 triliun, dengan pertumbuhan sekitar 13,5% dari outlook 2025. Target tinggi ini didukung oleh optimalisasi Coretax dan pertukaran data. Namun, di tengah lonjakan harga energi dan konflik global, situasi perekonomian nasional akan terganggu.
Perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan mengalami guncangan saat ekonomi makro dan internasional melemah. Pendapatan perusahaan akan menurun, yang otomatis akan menekan pendapatan pajak penghasilan perusahaan (PPh Badan). Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menyusul ketika perekonomian melemah, sehingga jumlah karyawan menurun dan pajak penghasilan atas karyawan (PPh 21) tergerus. Selain itu, daya beli masyarakat akan melemah, sehingga pajak atas konsumsi atau pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami penurunan. Dari kondisi ini, target penerimaan pajak 2026 rasanya akan sulit dicapai.
Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan respons pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak dengan memberlakukan insentif pajak dan penurunan tarif pajak jika dimungkinkan. Teori Kurva Laffer menjelaskan bahwa jika pajak terlalu tinggi, orang tidak mau berinvestasi. Namun, jika pajak diturunkan secara tepat, aktivitas ekonomi akan meningkat, basis pajak melebar, dan penerimaan pajak naik.
Contoh nyata dari teori ini adalah penurunan pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%. Hal ini membuat lebih banyak pelaku usaha mau membayar pajak dengan baik, sehingga basis pajak dan penerimaan pajak meningkat. Sedangkan teori supply side economics menciptakan insentif pajak dengan pemotongan pajak yang akan mendorong investasi, produksi, dan lapangan kerja. Contohnya, di era Presiden Ronald Reagan di Amerika Serikat, pajak diturunkan pada 1980-an, sehingga investasi dan pertumbuhan ekonomi meningkat, dan penerimaan pajak ikut naik. Jika perlu, pemerintah bisa memberikan tax holiday (bebas pajak) di beberapa sektor industri agar mereka bisa maju dan berkembang, sehingga menyerap tenaga kerja.
KEBIJAKAN DI LUAR SEKTOR PERPAJAKAN
Di luar sektor perpajakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah seyogyanya lebih besar dalam mendorong sektor riil, mengingat sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah. Dengan bermodalkan SDM dan SDA, Indonesia dapat mengikuti peta jalan perekonomian sektor riil seperti Cina dan India.
Yang tidak kalah pentingnya adalah proaktif dalam membenahi semua sektor yang mendukung industri berbasis pasar ekspor. Caranya dengan memberi stimulus infrastruktur yang memadai di sektor ini. Membantu sektor usaha kecil akan mendorong terciptanya perekonomian nasional yang kuat, karena hampir 63% UMKM menjadi kontributor pendapatan domestik bruto (PDB).
Semua upaya dan stimulus perlu dilakukan pemerintah guna mengatasi melemahnya perekonomian di tengah kecamuk geopolitik, karena semuanya akan berdampak pada penerimaan pajak dan kesejahteraan rakyat.















































