Kritik terhadap Kebijakan Pertambangan di Kawasan Pegunungan Kendeng
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mengeluarkan pernyataan kritis terkait kebijakan pertambangan yang dianggap melanggar aturan dan merusak lingkungan di kawasan Pegunungan Kendeng. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua JMPPK, Gunretno, setelah melakukan audiensi dengan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, di Ruang Kembangjoyo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Selasa (14/4/2026).
Gunretno menekankan pentingnya bagi pemimpin baru di Pati untuk memahami sejarah dan regulasi kawasan karst secara utuh sebelum mengambil kebijakan. Ia menyebutkan bahwa ada penciutan luasan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo di wilayah Pati.
“Di Grobogan terjadi perluasan kawasan karst untuk dilindungi, di Blora dari satu kecamatan menjadi dua. Tapi di Pati, luasan yang awalnya 11.000 hektare lebih justru menyusut menjadi 7.000 hektare,” ujar Gunretno. Ia mempertanyakan dasar kebijakan penciutan lahan seluas 4.000 hektare tersebut, mengingat kondisi lanskap, situs sejarah, dan mata air di lokasi tidak mengalami perubahan.
Menurutnya, pengeluaran izin tambang di area tersebut jelas melanggar aturan KBAK Sukolilo dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Gunretno meminta agar tambang-tambang yang saat ini dianggap legal namun tidak memenuhi syarat teknis dan lingkungan segera dihentikan operasionalnya.
Masalah Tambang Ilegal dan Dampak Bencana Banjir
Selain masalah perizinan, Gunretno mengungkap data mengejutkan mengenai aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Dari total 17 titik tambang yang terpantau, ia menyebut ada 14 titik yang beroperasi tanpa izin resmi. Aktivitas ini dituding menjadi salah satu faktor utama penyebab bencana banjir yang kerap melanda Kabupaten Pati.
“Ini harus menjadi PR bersama yang serius. Dampak pengrusakan lingkungan, baik dari tambang maupun penggundulan hutan, mengakibatkan bencana banjir di Pati terjadi terus-menerus,” tegasnya.
Tanggapan Pemerintah Kabupaten Pati
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, mengatakan bahwa pihaknya menerima JMPPK untuk beraudiensi dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait pelestarian lingkungan dan tata kelola tambang di wilayah Kendeng. Selain itu juga merespons laporan adanya aktivitas tambang ilegal yang meresahkan warga.
“Tadi kami beraudiensi dan berdiskusi dengan teman-teman dari Sukolilo. Mereka menyampaikan beberapa titik tambang ilegal dan sudah langsung kami sikapi. Ke depan, kita akan bersinergi terkait hal ini,” kata Chandra.
Dia menambahkan, Pemkab Pati, juga menekankan bahwa penanganan tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, melainkan juga pemulihan lingkungan melalui langkah rehabilitasi lahan. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng investor yang berkomitmen mendukung penyediaan bibit tanaman keras di wilayah Sukolilo dan Tambakromo.
“Rehabilitasi harus berjalan seiring dengan penertiban. Kami ingin fungsi ekologis kawasan Kendeng bisa pulih dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tandas dia.
Harapan Masyarakat dan Investor yang Bertanggung Jawab
Menanggapi rencana Plt Bupati Pati yang ingin fokus pada program penghijauan dan menarik investor, Gunretno memberikan catatan kritis. Meski mendukung upaya penghijauan, ia mewanti-wanti pemerintah agar selektif dalam memilih investor. Ia berharap investor yang datang benar-benar berorientasi pada pelestarian lingkungan, bukan justru untuk aktivitas pertambangan baru.
“Kami harap semua pihak, terutama rakyat Kabupaten Pati, jangan mendiamkan masalah yang menjadi penyebab bencana ini,” pungkas Gunretno.















































