Komitmen Pemkab Serang dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Pemerintah Kabupaten Serang menunjukkan komitmennya yang kuat dalam upaya perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu. Dalam tahun ini, sebanyak 748 unit rutilahu akan ditangani oleh pihak Pemkab Serang. Bantuan tersebut diperoleh melalui upaya aktif Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah yang melakukan “jemput bola” ke tingkat pusat.
Langkah progresif ini dimulai dengan pengajuan usulan melalui aplikasi Sibaru milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Awalnya, usulan hanya berjumlah 1.000 unit, tetapi kemudian meningkat secara signifikan menjadi 3.000 unit yang telah tervalidasi dan terintegrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Diplomasi Strategis Berbuah Hasil
Bupati Serang secara langsung melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP untuk mengawal usulan tersebut. Hasilnya, Kabupaten Serang awalnya mendapat slot 400 unit. Keberhasilan ini diikuti oleh koordinasi lintas kementerian yang memperluas alokasi menjadi 500 unit. Akhirnya, koordinasi terakhir dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) membuka peluang total alokasi mencapai 748 unit.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras tim yang mengedepankan data akurat. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya sekadar mengajukan angka, tetapi lebih fokus pada validasi data yang presisi agar pemerintah pusat yakin bahwa bantuan ini tepat sasaran. Dengan basis data yang kuat, alhamdulillah, usulan kita terus mendapat respons positif dan penambahan kuota.
Program Satu Data Rutilahu Membawa Perubahan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Serang Okeu Oktaviana menyatakan bahwa ke depan penanganan RTLH akan semakin sistematis melalui program Satu Data Rutilahu (Sadarutilahu). Ia menjelaskan bahwa tantangan ke depan adalah sinkronisasi. Dengan Sadarutilahu, semua data terkunci dalam satu sistem perencanaan. Sehingga, baik bantuan dari APBD, APBN melalui Kementerian PKP, maupun aspirasi DPR RI—seperti 55 unit yang saat ini sedang proses verifikasi—semuanya terpantau. Tidak ada lagi tumpang tindih bantuan.
Ia juga optimis bahwa dengan orkestrasi lintas perangkat daerah dan dukungan pusat, target penuntasan RTLH di Kabupaten Serang dapat tercapai secara bertahap. Program ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
Harapan Masa Depan
Dengan hunian yang layak, derajat kesehatan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Serang diharapkan ikut terdongkrak. Pemkab Serang berkomitmen untuk terus mengawal proses verifikasi di lapangan agar realisasi 748 unit di tahun 2026 dapat berjalan tanpa kendala administratif.
Langkah-Langkah Pemkab Serang dalam Memperbaiki Rutilahu
-
Pengajuan Usulan Melalui Aplikasi Sibaru
Pemkab Serang mengajukan usulan melalui aplikasi Sibaru milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Awalnya, usulan hanya berjumlah 1.000 unit, namun berubah menjadi 3.000 unit yang telah tervalidasi dan terintegrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). -
Audiensi dengan Pihak Pusat
Bupati Serang melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP. Hasilnya, Kabupaten Serang awalnya mendapat slot 400 unit. Koordinasi lintas kementerian kemudian menambah alokasi menjadi 500 unit. -
Koordinasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P)
Koordinasi terakhir dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) membuka peluang total alokasi mencapai 748 unit. -
Program Satu Data Rutilahu (Sadarutilahu)
Program ini akan membuat semua data terkunci dalam satu sistem perencanaan. Hal ini memastikan bahwa bantuan dari APBD, APBN, maupun aspirasi DPR RI terpantau dan tidak ada tumpang tindih. -
Komitmen Pemkab Serang
Pemkab Serang berkomitmen untuk terus mengawal proses verifikasi di lapangan agar realisasi 748 unit di tahun 2026 dapat berjalan tanpa kendala administratif.















































