Penutupan Sementara Enam SPPG di Kukar
Enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penutupan ini dilakukan setelah hasil inspeksi menunjukkan bahwa enam SPPG tersebut belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Kebijakan penutupan ini tertuang dalam surat bernomor 1204/D.TWS/3/2026. Langkah ini diterapkan untuk menghindari potensi risiko lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar.
Hasil Inspeksi dan Temuan
Inspeksi yang dilakukan menunjukkan bahwa sejumlah SPPG masih belum memiliki instalasi IPAL yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Satgas MBG Kukar, membenarkan adanya penghentian sementara tersebut.
“Iya, memang ada penghentian sementara. Dari enam SPPG tersebut, memang ada yang belum memiliki instalasi IPAL sesuai standar yang ditetapkan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, pada tahap awal pelaksanaan program, regulasi terkait pengolahan air limbah masih berkembang. Namun demikian, seluruh pengelola SPPG sebenarnya telah diingatkan untuk memenuhi kewajiban tersebut sejak awal.
“Memang dari awal sudah diinformasikan bahwa setiap SPPG harus memiliki IPAL. Tapi ada yang belum menyelesaikan, atau desain awalnya belum menyesuaikan dengan ketentuan terbaru. Saat inspeksi, keenamnya dinyatakan belum memenuhi kaidah SPAL,” jelasnya.
Dampak pada Layanan Gizi
Terkait dampak penghentian, Sunggono menegaskan bahwa distribusi layanan pemenuhan gizi tidak dapat dialihkan ke SPPG lain. Hal ini disebabkan setiap SPPG telah memiliki wilayah layanan dan target masing-masing, seperti di Tenggarong, Loa Kulu, hingga Muara Badak.
“Tidak bisa dialihkan ke SPPG lain karena masing-masing sudah punya target dan wilayah layanan. Ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi,” katanya.
Kondisi ini berpotensi memengaruhi sementara distribusi layanan gizi kepada penerima manfaat di wilayah terdampak.
Tanggung Jawab Mitra
Sunggono juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak berkaitan dengan kinerja pejabat pengelola SPPG. Ia menyebut penyediaan fasilitas dapur dan IPAL merupakan tanggung jawab pihak mitra atau yayasan yang bekerja sama dalam pelaksanaan program.
“Yang bertanggung jawab adalah mitra atau yayasan, bukan pengelola dari BGN,” tegasnya.
Upaya Perbaikan dan Evaluasi
Penghentian operasional bersifat sementara hingga perbaikan fasilitas dilakukan sesuai standar yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Satgas MBG akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap proses perbaikan.
Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, operasional SPPG dapat kembali berjalan setelah melalui proses verifikasi.
“Nanti perbaikannya didokumentasikan, dilaporkan melalui portal, lalu ada tim penilai dan asistensi. Satgas juga akan turun langsung memastikan semuanya sudah sesuai ketentuan,” tutupnya.














































