AYOOBATAM.COM – Pemerintah Kota Batam kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut, menegaskan konsistensi Pemko Batam dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Aula Kantor BPK Kepri, Batamcenter, Jumat (23/5/25).
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, hadir langsung menerima laporan tersebut.
“Ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemko Batam. Tapi opini WTP bukanlah akhir, justru menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Amsakar dalam sambutannya.
Amsakar menegaskan, opini WTP merupakan bentuk kepercayaan yang harus dibarengi dengan peningkatan kinerja.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah daerah harus diaudit terlebih dahulu oleh BPK sebelum diserahkan kepada DPRD.
LKPD 2024 diserahkan oleh seluruh pemerintah daerah di Kepri pada 25 Maret lalu.
Audit dilakukan oleh BPK melalui tahapan pemeriksaan interim dan pemeriksaan rinci. Meskipun kembali mendapatkan opini terbaik, Amsakar menyebut masih ada sejumlah catatan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti.
“Beberapa temuan menjadi perhatian kami. Kami sudah siapkan rencana aksi dan berkomitmen menindaklanjutinya secara serius,” katanya.
Pemko Batam telah menyusun action plan guna menindaklanjuti temuan tersebut, dan berharap prosesnya tetap mendapatkan pendampingan dari BPK agar dapat diselesaikan tepat waktu.
Amsakar juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses audit terdapat kekurangan dalam penyediaan data dan informasi.
Ia menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dan menegaskan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik.
“Kami bersyukur atas capaian ini. Tapi yang terpenting, kami tidak boleh berpuas diri. Justru ini menjadi tanggung jawab moral untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” tegasnya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini, dalam sambutannya mengatakan bahwa penyampaian LHP merupakan tahap akhir dari proses audit dan menjadi bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Menurutnya, opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
“Prinsip materialitas kami gunakan dalam menilai laporan keuangan. Jika suatu masalah berdampak signifikan atau berulang, itu menjadi sorotan utama,” jelas Emmy.
Ia menambahkan, prinsip ini penting karena mencerminkan tingkat keandalan pengelolaan keuangan pemerintah di mata publik.















































