AYOOBATAM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Elemen Pejuang Masyarakat (LSM ELANG MAS) resmi menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Kepulauan Riau untuk masa bakti 2026–2031.
Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP LSM ELANG MAS Nomor: 147/DPP/LSM/ELANG MAS/XI/2026.
SK ini ditetapkan pada 17 November 2026 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP LSM ELANG MAS, Sunarto Amrullah, bersama Sekretaris Jenderal Supriadi Kamaludin.
Dalam pertimbangannya, DPP menyebutkan bahwa pembentukan kepengurusan DPW Kepri bertujuan untuk meningkatkan eksistensi organisasi.
Hal ini sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, politik, hukum, hingga budaya.
Kepengurusan ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah pembentukan pengurus yang digelar pada 16 November 2026.
Melalui keputusan tersebut, DPP berharap kepengurusan DPW LSM ELANG MAS Kepri mampu menjalankan roda organisasi secara profesional, bertanggung jawab, serta membangun rasa kepedulian dalam melaksanakan tugas.
Tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, DPP juga menginstruksikan agar DPW Kepri segera membentuk kepengurusan hingga tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan kelurahan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan organisasi sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan program kerja di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Sebagai bentuk transparansi, Surat Keputusan pengangkatan dan pengukuhan ini juga telah disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebagai laporan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau, serta diarsipkan untuk kepentingan organisasi.
Dengan terbitnya SK tersebut, kepengurusan DPW LSM ELANG MAS Provinsi Kepulauan Riau secara resmi memperoleh mandat dari DPP. Ke depan, keberadaan LSM ELANG MAS di Kepri diharapkan mampu memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam membangun kepedulian sosial, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.














































