DPRD Bangka Tengah Minta PKS Evaluasi Harga TBS
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah mengajukan permintaan kepada pabrik kelapa sawit (PKS) untuk mengevaluasi harga tandan buah segar (TBS) yang dinilai masih rendah dan tidak memberikan keuntungan yang cukup bagi para petani. Permintaan ini disampaikan dalam sebuah audiensi yang diadakan bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) serta perwakilan perusahaan PKS yang beroperasi di wilayah Bangka Tengah, pada Senin (6/4/2026).
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk membahas isu-isu terkait harga TBS yang selama ini menjadi keluhan para petani.
Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus, menjelaskan bahwa audiensi ini dilakukan karena banyaknya keluhan yang diterima dari masyarakat, khususnya para petani kelapa sawit. Menurutnya, harga kelapa sawit di Bangka Tengah masih lebih rendah dibandingkan daerah lain.
“Memang yang kami lihat bahwa penetapan harga yang sudah ditetapkan di provinsi itu jauh sekali, karena sampai hari ini hanya berlaku 2.800 di setiap PKS yang berada di Kabupaten Bangka Tengah. Ini kalau dibanding daerah lain itu sangat jauh,” ujar Batianus.
Untuk itu, dirinya meminta setiap PKS yang berada di Kabupaten Bangka Tengah untuk dapat membantu pemerintah daerah dalam hal mendorong kesejahteraan petani kelapa sawit. Ia menegaskan bahwa dengan nilai harga yang lebih tinggi, akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat petani.
“Kami berharap pihak swasta membantu pemerintah daerah dalam hal mendorong peningkatan perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Pengawasan Harga TBS Oleh Pemerintah Daerah
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Apkasindo Bangka Tengah, Maladi, menjelaskan bahwa audiensi ini dilakukan agar pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan terkait penetapan harga TBS oleh perusahaan. Menurutnya, meskipun penetapan harga TBS berada di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses tersebut.
“Memang benar, penetapan harga ada di tingkat Provinsi. Tapi apa salahnya, kalau pemerintah Kabupaten ikut mengawasi, karena izin usaha ataupun HGU itu kan di Kabupaten, jadi harus melakukan pengawasan juga,” katanya.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga TBS
Di sisi lain, Wahyu, perwakilan dari perusahaan pengolahan kelapa sawit di Bangka Tengah, menjelaskan bahwa penentuan harga beli TBS dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurutnya, Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah dari Pulau Bangka harus kembali dikirim keluar untuk proses pengolahan lanjutan.
“Dan beban biaya ketika kita angkut dari Bangka ini, dibawa ke luar Bangka, ini dibebankan di harga CPO tadi. Saat ini biaya kapal (laut) sekarang naik 30 sampai 50 persen, itu dibebankan ke kami juga,” tuturnya.
Kesimpulan
Audiensi yang diadakan oleh DPRD Bangka Tengah bersama Apkasindo dan perusahaan PKS menunjukkan adanya komitmen untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah harga TBS yang rendah. Dengan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi petani, dan perusahaan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan petani dan keberlanjutan bisnis industri kelapa sawit di wilayah ini.















































