jatim.
SURABAYA – Dua rumah di wilayah Surabaya dilaporkan mengalami kerusakan yang diduga disebabkan oleh dampak ledakan pabrik baja di Waru, Sidoarjo. Kejadian ini terjadi pada Senin (6/4) dan telah menjadi perhatian BPBD Surabaya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya, Linda Novanti, menjelaskan bahwa laporan mengenai kerusakan bangunan diterima sekitar pukul 15.50 WIB. Ia menyebutkan bahwa lokasi bangunan yang rusak berada di Jalan Kutisari Indah Barat, Kecamatan Tenggilis Mejoyo.
Rumah pertama yang mengalami kerusakan adalah milik TNM (45 tahun). Kerusakan terjadi pada dudukan lampu yang terlepas dari posisinya. Sementara itu, rumah kedua yang dimiliki oleh S (59 tahun) mengalami kerusakan pada kaca jendela kamar lantai dua.
Linda menuturkan bahwa pemilik rumah berharap dapat menerima bantuan penggantian kerugian material, khususnya untuk kaca yang rusak. Hal ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi para pemilik rumah tersebut.
BPBD Surabaya telah melakukan asesmen langsung di lokasi kejadian. Hasil penilaian sementara menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh dampak ledakan dari pabrik baja di Sidoarjo. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak pabrik, dugaan ini menjadi dasar bagi tindakan selanjutnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, BPBD Surabaya merekomendasikan kepada perangkat wilayah setempat untuk membuat permohonan ganti rugi kepada pihak pabrik baja yang diduga menjadi penyebab ledakan. Rekomendasi ini bertujuan agar para pemilik rumah dapat memperoleh perlindungan hukum dan bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Langkah-langkah yang direkomendasikan:
- Membuat surat permohonan ganti rugi secara resmi kepada pihak pabrik.
- Melibatkan pihak berwenang dalam proses penyelesaian masalah.
- Memastikan semua data dan bukti kerusakan dikumpulkan sebagai dasar permohonan.
Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan transparan bagi warga yang terkena dampak ledakan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa tanggung jawab dari pihak pabrik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.















































