Ledakan Maut di Pabrik Baja Sidoarjo
Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ledakan yang terjadi di pabrik baja PT Great Wall Steel (GWS) atau Hani Jaya Steel yang berlokasi di Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Senin (6/4/2026). Selain petugas dari Polsek Waru dan Polresta Sidoarjo, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur juga diturunkan dalam proses penyelidikan di sana. Utamanya untuk mengidentifikasi sumber ledakan.
“Penyidikan masih terus kita lakukan. Kita masih berusaha mengungkap semua terkait peristiwa ini, termasuk penyebab dan sebagainya. Dalam prosesnya, kita juga libatkan tim Jibom untuk olah TKP,” kata Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Cristian Tobing.
Kronologi kejadian menunjukkan bahwa ledakan terjadi saat aktivitas pemotongan besi di dalam area pabrik. Dua pekerja, yakni P dan Z, tengah melakukan pemotongan menggunakan alat las blender potong sebelum akhirnya terjadi ledakan secara tiba-tiba. Kerasnya ledakan sempat mengejutkan pekerja dan warga sekitar. Suara dentuman bahkan terdengar hingga beberapa daerah lain di luar Waru.
Tiga orang menjadi korban dalam peristiwa ini. Satu orang meninggal dunia, dan dua lainnya mengalami luka berat. Semua sudah dilarikan ke rumah sakit. “Ada tiga orang korban. Satu korban dengan inisial R meninggal dunia. Sedangkan J dan Z mengalami luka,” ujar Christian Tobing.
Sidang Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyebut bahwa melimpahkan berkas perkara dugaan suap, pengurusan jabatan, dan gratifikasi yang menjerat eks Bupati Ponorogo, Sugiri Sukoco, beserta sejumlah tersangka lainnya ke Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (2/4/2026) kepada wartawan.
“Hari ini, JPU KPK melakukan limpah perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Ponorogo ke PN Ponorogo,” kata Budi dalam keterangannya pada Kamis (2/4/2026). “Maka kemudian kami menunggu untuk penetapan jadwal sidangnya untuk tiga tersangka dalam perkara ini,” lanjutnya.
Akan tetapi, hingga kini, Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo belum menerima pelimpahan berkas dari Sugiri Sancoko cs. “Sampai detik ini tanggal 6 April, berkas suadara maksud belum dilimpahkan ke PN (Pengadilan Negeri) Ponorogo,” ungkap Humas PN Ponorogo, Muhammad Dede Idham, Senin (6/4/2026).
Dede menjelaskan bahwa terkait kasus persidangan Tipikor, sesuai amanat UU 46 2009 kewenangan mengadili Tipikor di ibukota provinsi. “Jadi memang seharusnya sidangnya di Pengadilan Tipikor Surabaya,” terang Dede saat dikonfirmasi di PN Ponorogo, Jalan Ir Juanda, Kelurahan Tonatan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim.
Di sisi lain, ditelusuri dari Sistem Informasi Penelusur Perkara bahwa nomor perkara 59/Pid Sus-TPK/2026/apN Sby. ada 12 penuntut umum. Sidang perdana pada Jumat (10/4/2026) mendatang.
Langkah Efisiensi Anggaran Pemkab Lamongan
Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai memperketat langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor menyusul kebijakan penghematan yang diterapkan tahun 2026. Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar belanja perjalanan dinas, tetapi juga menyentuh pola kerja aparatur sipil negara, penggunaan fasilitas kantor hingga pengeluaran operasional harian.
Salah satu langkah yang mulai diterapkan adalah pemberlakuan work from home (WFH) bagi sebagian pegawai di lingkungan Pemkab Lamongan. Namun kebijakan itu tidak berlaku untuk seluruh aparatur. WFH hanya berlaku untuk staf, sedangkan pejabat eselon tetap masuk kantor.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah hanya diberlakukan bagi pegawai di tingkat staf. “WFH itu berlaku untuk staf,” kata Sugeng Widodo, Senin (6/4/2026). Sugeng menjelaskan, pegawai eselon II dan eselon III tetap diwajibkan masuk kantor dan menjalankan aktivitas seperti biasa.
Selain membatasi kehadiran pegawai di kantor, Pemkab Lamongan juga memangkas anggaran perjalanan dinas. Pemangkasan dilakukan cukup signifikan, yakni hingga 50 persen dibandingkan alokasi sebelum adanya kebijakan efisiensi.
Langkah tersebut menjadi salah satu pos penghematan terbesar karena selama ini perjalanan dinas menjadi bagian dari belanja rutin di hampir seluruh perangkat daerah. Sugeng menambahkan, dengan adanya pengurangan hingga separuh dari anggaran sebelumnya, setiap OPD diminta lebih selektif dalam mengajukan perjalanan dinas.
Pemkab Lamongan menilai, penggunaan teknologi informasi saat ini memungkinkan banyak kegiatan koordinasi dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan ke luar daerah. Karena itu, rapat secara daring, konferensi video maupun komunikasi melalui aplikasi perkantoran mulai lebih diutamakan.















































