Penangkapan Kepala Desa Kateri Terkait Penebangan Kayu di Hutan Lindung
Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Malaka, Provinsi NTT, telah resmi melakukan tindakan hukum terhadap Kepala Desa Kateri, Marselus Seran, atas dugaan penebangan pohon secara liar di kawasan hutan lindung Kateri. Tindakan ini dilakukan setelah adanya laporan yang diajukan ke Polres Malaka.
Laporan tersebut diterima pada Sabtu 4 April 2026 dengan nomor LP/B/79/IV/2026/SPKT/Polres Malaka/Polda NTT. Dalam isi laporan tersebut disebutkan bahwa pada Senin 30 Maret 2026, terjadi dugaan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem berupa penebangan 21 pohon jati, 2 pohon asam, dua pohon kusambi, dan satu pohon bringin di hutan lindung Kateri.
Petugas dari BKSDA Malaka segera bertindak dengan mengangkut barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Tim Resor Betun melakukan pengangkutan barang bukti ke Polres Malaka pada hari yang sama. Saat itu, tim berhasil mengamankan 25 batang potongan kayu jati di kantor desa Kateri. Untuk mempermudah pengangkutan, tim mengambil tindakan untuk memotong 2 batang kayu jati. Total potongan kayu yang diangkut di kantor Desa Kateri berjumlah 27 batang.
Pengangkutan barang bukti di kantor desa tersebut disaksikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kateri. Selanjutnya, tim juga mengangkut barang bukti sisa potongan kayu jati, kayu kusambi, dan kayu asam yang berada di sepanjang jalan poros Kateri.
Tidak hanya itu, tim BKSDA juga mengantar barang bukti ke Polres Malaka. Total barang bukti yang diamankan di Polres Malaka sebanyak 52 batang potongan kayu terdiri dari 50 batang kayu jati dan 2 batang kayu kusambi.
Kapolres Malaka, AKBP Riki Ganjar Gumilar, melalui Kasatreskrim Polres Malaka, Iptu Dominggus N.S.L Duran, SH, saat dikonfirmasi media ini, Selasa (7/4/2026), membenarkan laporan tersebut. Ia menyebut saat ini pihak Polres Malaka sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus penebangan pohon secara liar di hutan lindung Kateri.
Dikatakan dalam laporan pihak BKSDA Malaka menyebut adanya dugaan keterlibatan kepala desa Kateri, namun penyidik Polres Malaka melakukan penyelidikan sehingga belum bisa umumkan ke publik. “Saya belum bisa memberi keterangan lebih lanjut, karena belum mengambil keterangan dari pihak terlapor,” ungkap Kasatreskrim Polres Malaka melalui keterangan tertulisnya.
Proses Penyelidikan dan Tindakan Lanjutan
Penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Malaka akan mencakup beberapa tahap penting. Pertama, tim penyidik akan mengumpulkan data dan informasi tambahan terkait kejadian penebangan pohon di hutan lindung Kateri. Hal ini termasuk wawancara dengan saksi-saksi dan pihak terkait lainnya.
Selain itu, proses penyelidikan juga akan melibatkan analisis terhadap barang bukti yang telah diamankan. Barang bukti seperti potongan kayu jati, kusambi, dan asam akan diperiksa lebih lanjut untuk menentukan apakah ada indikasi keterlibatan pihak tertentu dalam tindakan ilegal tersebut.
Tim BKSDA juga akan terus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum dilakukan secara benar dan transparan. Koordinasi antara lembaga konservasi dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah tindakan ilegal yang merusak ekosistem alami.
Dalam waktu dekat, hasil penyelidikan akan dipublikasikan secara resmi oleh pihak berwajib. Namun, hingga saat ini, semua pihak yang terlibat masih dalam proses penyelidikan dan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan hukum yang jelas.
Peran Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan
Masyarakat setempat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan lindung. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan akan membantu mencegah tindakan ilegal seperti penebangan pohon secara liar.
Beberapa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat antara lain:
* Melaporkan kejadian ilegal kepada pihak berwajib.
* Mengikuti sosialisasi tentang perlindungan lingkungan.
* Membentuk kelompok pengawas lingkungan di tingkat desa.
Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga konservasi, diharapkan kejadian serupa dapat diminimalkan dan hutan lindung Kateri tetap terlindungi.















































