Laporan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah terhadap Rismon Sianipar
Kuasa hukum Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Abdul Haji Talaohu, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima nomor laporan polisi (LP) setelah melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri pada Senin (6/4/2026). Laporan ini dilakukan atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah yang disampaikan oleh Rismon dalam sebuah video viral.
Rismon Sianipar dilaporkan terkait video yang menyebut Jusuf Kalla membiayai Roy Suryo dkk sebesar Rp 5 miliar untuk memperkarakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menyatakan akan menjeratkan pasal pencemaran nama baik dan fitnah kepada Rismon. Namun, saat ditemui seusai bertemu penyidik Bareskrim, Abdul justru mengaku belum mendapatkan nomor polisi.
“Hari ini kita sudah melaporkan sesuai dengan itu. Nanti soal LP (Laporan Polisi), nanti mungkin bisa sama ini,” kata Abdul, saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.
Setiap laporan tindak pidana yang resmi diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau melalui layanan daring resmi Propam Polri pasti akan menerima bukti pelaporan. Bukti ini berupa Surat Tanda Terima Laporan (STTLP) atau Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam (SPSP2) yang berisi nomor laporan untuk memantau perkembangan kasus.
Video Terindikasi AI dan Tanggapan Kubu Rismon
Meskipun video tersebut terindikasi hasil dari artificial intelligence (AI), Jusuf Kalla tetap melaporkan Rismon Sianipar. Menurut Abdul, pernyataan Rismon disampaikan setelah dia mengajukan restorative justice (RJ) atas kasus tudingan ijazah palsu yang dibuat oleh Jokowi di Polda Metro Jaya.
“Salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elite,” kata Abdul dikutip dari tayangan Kompas TV pada Senin (6/4/2026).
Menanggapi hal ini, kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menyatakan bahwa kliennya tidak pernah menyebutkan nama Jusuf Kalla. Ia menegaskan bahwa video yang beredar merupakan hasil olahan AI.
“Rismon tidak pernah sebut nama pak JK. Video yang beredar itu hoax, AI ya,” tuturnya.
Alasan Jusuf Kalla Tetap Melaporkan Rismon
Abdul Haji Talaohu menjelaskan bahwa meskipun video tersebut terindikasi AI, laporan harus dilakukan lebih dahulu. Ia menegaskan bahwa pernyataan Rismon menimbulkan rangkaian peristiwa lain yang perlu diuji lebih lanjut.
“Karena ini kan persoalan trust, persoalan kredibilitas,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa bukti video yang dimiliki oleh pihaknya patut diduga Rismon. Video itu diperoleh dari video viral di internet.
“Maksudnya keyakinan kita itu berdasarkan bukti yang sudah kami miliki,” tegasnya.
Empat Youtuber dan Narasumber Dilaporkan
Selain melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri, Jusuf Kalla juga melaporkan empat pihak lain. Mereka adalah pemilik channel YouTube, youtuber, dan narasumber yang diduga terlibat dalam menyebarkan pernyataan Rismon.
Pertama, Budius M Piliang, pemilik YouTube Ruang Konsensus, yang menghadirkan Mardiansyah Semar, Ketua Rampai Nusantara. Dalam pernyataan di YouTube itu, Mardiansyah menyampaikan bahwa Pak JK ini sudah tidak lagi punya kapasitas, masih punya insting berkuasa yang tidak rasional.
Selain itu, pihaknya juga melaporkan tudingan hoax terhadap pemilik YouTube channel Musik Ciamis yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang duga dibuat oleh Rismon. Ada juga channel Mosato TV, pemiliknya Laurencius Irjan Bu, yang menulis bahwa JK diseret pidana provokasi, dan pernyataan makar.
Dari laporan tersebut, Abdul menyertakan bukti 3 video ke penyidik Bareskrim Polri.















































