Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk melakukan penghematan bahan bakar minyak (BBM) dengan menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH). Namun, kebijakan ini mendapat kritik dari Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI. Menurutnya, kebijakan WFH tidak akan efektif dalam mengurangi konsumsi BBM.
Jusuf Kalla menilai bahwa penyesuaian harga BBM lebih efektif daripada kebijakan WFH. Ia menekankan bahwa mempertahankan subsidi BBM saat harga minyak dunia melonjak justru akan menjadi beban berat bagi APBN negara. Di tengah ketegangan geopolitik global yang semakin memanas, JK menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas fiskal negara.
Menurutnya, alasan utama penyesuaian harga bukan hanya sekadar kebijakan teknis, tetapi juga upaya untuk mengurangi defisit anggaran dan utang negara. “Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit dan utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” ujar JK dalam wawancara di kediamannya, Jakarta Selatan.
Lonjakan harga minyak mentah saat ini terjadi akibat eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel. JK mengamati bahwa banyak negara di dunia mulai mengambil langkah-langkah ekstrem untuk menghadapi krisis energi. Jika Indonesia tetap mempertahankan subsidi BBM tanpa ada penyesuaian, risikonya adalah meningkatnya utang pemerintah.
JK menilai bahwa tumpukan utang jauh lebih berisiko dalam jangka panjang karena dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di masa depan. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan pandangan terkait kebijakan WFH yang diterapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta sebagai upaya penghematan energi.
Menurut JK, kebijakan WFH tidak akan seefektif kenaikan harga BBM dalam mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa WFH justru hanya memindahkan mobilitas masyarakat karena rasa jenuh di rumah, terlebih jika berdekatan dengan masa libur panjang.
“Jika Anda tinggal di rumah selama 3 hari, itu bisa membuat bosan. Maka, Anda akan ingin keluar lagi. Jika keluar lagi, pasti menggunakan mobil atau motor, sehingga konsumsi BBM tetap sama,” ujar JK.
Sebaliknya, rasionalisasi harga BBM dinilai lebih efektif dalam mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum secara alami. “Jika harga naik, maka pengguna motor akan berkurang. Mereka mungkin akan lebih sering menggunakan kendaraan umum. Ini lebih efektif dibanding harus semua orang tinggal di rumah, tapi mereka tetap keluar karena liburan,” tambah JK.
Melalui argumen ini, JK mengajak pemerintah untuk lebih berani mengambil keputusan sulit demi menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang, daripada terjebak dalam solusi sementara yang justru menambah beban utang negara.















































