Kebijakan WFH di Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menetapkan kebijakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan menerapkan sistem kerja dari rumah (Work from Home/WHF). Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi wilayah yang dinilai masih dalam keadaan kondusif dan tidak memerlukan penyesuaian sistem kerja.
Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melakukan rapat bersama. Ia menegaskan bahwa saat ini semua aktivitas berjalan dengan baik, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi gangguan dalam pelayanan publik.
Keputusan ini menjadi respons Pemprov Kalsel atas anjuran pemerintah pusat untuk menerapkan sistem WHF setiap Jumat. Anjuran ini bertujuan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menyikapi tersendatnya suplai BBM dari Timur Tengah pasca-perang antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat.
Menurut Gubernur Muhidin, penerapan WHF bisa berpotensi menimbulkan masalah jika tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat. Ia khawatir pegawai akan menggunakan waktu kerja secara tidak efektif, terutama karena pekerjaan sekarang bisa dilakukan melalui perangkat elektronik seperti ponsel atau komputer.
Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan meningkatnya mobilitas pegawai ke luar daerah jika sistem kerja fleksibel diterapkan. Ia khawatir pegawai akan memanfaatkan waktu kerja untuk bepergian ke luar daerah selama beberapa hari.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel percaya bahwa sistem kerja di kantor (Work from Office/WFO) lebih efektif dalam menjaga efisiensi penggunaan anggaran dan produktivitas pegawai. Untuk itu, pihaknya berencana mengoptimalkan hari kerja dengan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas ASN. Salah satu rencananya adalah melalui pelatihan dan agenda koordinatif.
“Rencananya pada hari Jumat, kami akan melaksanakan kegiatan dinas bersama Eselon III. Salah satunya adalah pelatihan manajemen risiko bekerja sama dengan BPKP,” ujar Gubernur Muhidin.
Penanganan di Kabupaten Tanahbumbu
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanahbumbu belum menentukan apakah akan menerapkan sistem WHF atau tidak. Bupati Andi Rudi Latif menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru mengikuti langkah kota besar tanpa kajian matang.
Namun, Andi menilai bahwa mobilitas di Tanbu masih sangat terkendali sehingga urgensi penerapan WHF belum krusial. Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus disesuaikan dengan kondisi aktifitas yang ada di daerah.
Kajian sedang dilakukan untuk menentukan bagian mana saja yang dapat bekerja secara digital dan bagian mana yang tetap harus hadir di kantor secara fisik. Meskipun demikian, Andi menekankan bahwa esensi dari kebijakan ini adalah efisiensi.
“Jadi nanti kita lihat sesuai kebutuhan,” ucapnya.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Dalam rangka menjamin efisiensi dan produktivitas, Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanahbumbu sepakat untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan pegawai, kedua pihak berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Beberapa langkah yang direncanakan antara lain:
- Pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN
- Pengoptimalan penggunaan teknologi dalam pekerjaan
- Evaluasi berkala terhadap kebijakan kerja fleksibel
- Koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keselarasan kebijakan
Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan kebijakan kerja yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.















































