Kementerian ATR/BPN Berperan Aktif dalam Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah berperan aktif dalam membuka layanan publik dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu atap, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN telah banyak berpartisipasi dalam MPP karena layanan pertanahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan pelaksanaan layanan di MPP semakin optimal sesuai standar dan kebijakan pelayanan publik nasional.
Webinar yang diselenggarakan pada Kamis (02/04/2026) bertujuan untuk memperkuat penyelenggaraan pelayanan pertanahan di MPP. Dalam acara ini, Dalu Agung Darmawan memberikan evaluasi terkait penyelenggaraan MPP yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Evaluasi ini didasarkan pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang menjadi instansi pengawas MPP.
Beberapa aspek yang dievaluasi meliputi koordinasi antarinstansi. Koordinasi ini melibatkan seluruh peserta MPP, seperti Kementerian Keuangan atau Dinas Pendapatan Daerah. Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa aspek kualitas layanan harus terus ditingkatkan secara sistematis dan terstruktur. Ia berharap setiap loket pelayanan ATR/BPN dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ia juga berharap melalui webinar ini, jajaran ATR/BPN dapat menyamakan persepsi dan pemahaman terkait penyelenggaraan MPP. Ia meminta seluruh satuan kerja (Satker) untuk selalu responsif dan memastikan penyelenggaraan MPP berjalan baik.
Peran Kementerian PANRB dalam Pengembangan MPP
Narasumber dalam webinar ini, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif dari Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menyatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian PANRB terus mendorong agar jumlah MPP terus bertambah.
Yanuar Ahmad menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN mengisi sebanyak 239 MPP, yang merupakan salah satu instansi dengan kehadiran cukup tinggi setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di MPP, terlebih karena MPP mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat.
Webinar ini diikuti oleh sekitar 500 peserta dan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) ATR/BPN, Einstein Al Makarima.
Tantangan dan Peluang dalam Penyelenggaraan MPP
Dalam proses penyelenggaraan MPP, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah koordinasi yang efektif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelayanan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan juga menjadi prioritas utama. Dengan adanya MPP, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pemerintah, namun hal ini juga membutuhkan komitmen dan kesadaran dari seluruh stakeholder.
Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam memastikan layanan pertanahan tetap tersedia dan mudah diakses. Dengan partisipasi aktif dalam MPP, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kesimpulan
Melalui inisiatif MPP, Kementerian ATR/BPN berupaya mempercepat dan mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat. Dengan evaluasi berkala dan kolaborasi dengan instansi lain, pihaknya berharap layanan yang diberikan dapat terus meningkat kualitasnya. Webinar ini menjadi langkah penting dalam menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam penyelenggaraan MPP.















































