Berita Populer Kota Padang: Investigasi Kasus Kematian Pengamen, Fenomena Menyimpang di Sumbar, dan Kebijakan WFH
Kota Padang kembali menjadi perhatian masyarakat dengan sejumlah berita menarik yang muncul dalam 24 jam terakhir. Berikut ini adalah rangkuman berita-berita terkini yang memicu diskusi luas di kalangan masyarakat.
DPRD Dorong Pemko Padang Bentuk Tim Investigasi Kasus Kematian Karim
DPRD Kota Padang mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk membentuk tim investigasi khusus terkait kasus kematian pengamen bernama Karim (32), yang saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian.
Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak ingin mendahului hasil penyelidikan aparat penegak hukum. Namun, ia menilai Pemko Padang perlu mengambil langkah konkret dengan membentuk tim investigasi khusus guna mengungkap fakta secara terbuka dan transparan.
“Kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang meminta agar Pemko bisa membentuk tim investigasi khusus, agar jelas, terbuka, serta transparan terkait apa yang sebenarnya terjadi saat korban meninggal,” ujarnya.
Rachmad menegaskan, kejelasan penyebab kematian menjadi hal penting, mengingat adanya berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia juga menyebut DPRD tidak menutup kemungkinan akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
Keluarga Bantah Korban ODGJ
Ayah korban, Rafles, menyebut anaknya dikenal sebagai pendakwah jalanan dan aktif mengikuti kegiatan keagamaan. Pernyataan itu disampaikan saat aksi damai yang digelar keluarga bersama masyarakat, pedagang, dan rekan sesama pengamen di kawasan Pasar Raya Padang, Kamis (2/4/2026).
Rafles menilai penyebutan ODGJ terhadap anaknya tidak tepat dan berpotensi menimbulkan dampak serius. “Ungkapan ODGJ ini sangat salah, bisa fatal akibatnya, menuduh sembarangan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kematian anaknya dinilai tidak wajar. Hal itu diperkuat dengan surat keterangan dari RS Bhayangkara yang menyebut adanya pendarahan di otak sebagai penyebab kematian.

Karim Kenal dengan Anggota Satpol PP
Kematian pengamen Karim menyisakan tanda tanya besar bagi pihak keluarga dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Nusantara Indonesia Bersatu. Meski Satpol PP menyebut korban diamankan karena mengamuk, tim investigasi menemukan fakta bahwa anggota Satpol PP sebenarnya sudah mengenal sosok Karim di lapangan.
Hal ini memicu dugaan adanya kejanggalan dalam proses pengamanan yang berujung pada hilangnya nyawa pria berusia 32 tahun tersebut.

Aksi Tuntut Usut Kematian Karim
Pihak keluarga bersama masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Pasar Raya Padang untuk menuntut keadilan atas meninggalnya Karim (32), Kamis (2/4/2026). Massa memadati kawasan pusat perbelanjaan tersebut sebagai buntut dari kematian pengamen yang diduga terjadi setelah korban diamankan petugas Satpol PP Padang pada Senin lalu.
Massa aksi lainnya juga meminta kasus ini diusut tuntas oleh kepolisian. Di sisi lain, spanduk protes terhadap Karim sebagai ODGJ juga banyak dipampang massa aksi.

Penjelasan Satpol PP
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Chandra Eka Putra, memaparkan kronologi lengkap terkait upaya petugas amankan pengamen ngamuk bawa sajam di kawasan Pasar Raya Padang. Karim diamankan petugas Satpol PP pada Senin (23/3/2026) dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (25/3/2026).
Eka menyebut, peristiwa bermula saat personel BKO Pasar Raya melaksanakan apel pagi di pos Simpang Trend Shop. Saat apel, yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan yang tidak baik, seperti teriak-teriak dan mencak-mencak.
Heboh Perilaku Menyimpang di Sumbar, Wako Padang Soroti Pentingnya Penguatan Pendidikan Agama
Sejumlah fenomena yang dinilai menyimpang dan viral di media sosial belakangan ini memicu perhatian masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Berbagai kasus yang mencuat memunculkan reaksi publik hingga memantik diskusi terkait nilai adat dan agama di Ranah Minang.
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan pentingnya memperkuat nilai agama dan budaya sebagai benteng dalam menghadapi pengaruh negatif perkembangan zaman.
Pemko Padang Terapkan WFH Bergiliran, Muharlion: Jangan Sampai Kebijakan Ini Mengganggu Pelayanan
Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diimbau pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai disikapi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan pihaknya telah membahas penerapan kebijakan tersebut dan akan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah, terutama agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengingatkan agar penerapan WFH disertai aturan yang jelas serta pengawasan ketat. “WFH itu kan bekerja dari rumah, jadi harus dipastikan ada SOP-nya. Mulai dari jam kerja, target harian, sampai indikator kinerjanya harus terukur,” ujarnya.















































