OJK Mengungkap 19 Perusahaan Jasa Keuangan yang Belum Penuhi Ketentuan Modal Minimum
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sebanyak 19 perusahaan jasa keuangan yang belum memenuhi ketentuan modal minimum. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK, Agusman, menjelaskan bahwa dari total tersebut, sembilan di antaranya merupakan perusahaan pembiayaan, sedangkan 10 lainnya adalah penyelenggara pinjaman daring atau pindar (online).
“Saat ini terdapat 9 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum sebesar Rp 100 miliar dan 10 dari 95 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar,” ujar Agusman dalam konferensi pers RDKB OJK, Senin (6/4).
Meski demikian, Agusman menegaskan bahwa seluruh perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut telah menyampaikan rencana aksi atau action plan untuk memperkuat permodalan. Strategi ini menjadi langkah penting bagi perusahaan jasa keuangan tersebut dalam menambah dana.
“Action plan memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal yang disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan merger,” jelasnya.
Tindakan Penegakan Kepatuhan Oleh OJK
Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, Agusman menyatakan bahwa OJK telah memberikan sanksi administratif kepada berbagai perusahaan. Sanksi ini diberikan kepada 22 perusahaan pembiayaan, dua perusahaan modal ventura, 31 penyelenggara pindar, tiga perusahaan pergadaian, dan tiga lembaga keuangan khusus selama bulan Maret 2026.
“Sanksi ini diberikan atas pelanggaran terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan,” katanya.
Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 25 sanksi denda dan 102 sanksi peringatan tertulis. OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
“Sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal,” tambahnya.
Langkah-Langkah yang Dilakukan OJK
Beberapa langkah yang dilakukan OJK dalam mengawasi industri jasa keuangan antara lain:
- Pemantauan berkala: OJK melakukan evaluasi rutin terhadap kondisi keuangan perusahaan jasa keuangan.
- Penerapan aturan ketat: Seluruh perusahaan harus mematuhi POJK yang berlaku.
- Penegakan sanksi: OJK memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak patuh.
- Peningkatan kapasitas: OJK mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas permodalan melalui berbagai strategi seperti penambahan modal dan kerja sama dengan investor.
Komentar dari OJK
Agusman juga menyampaikan bahwa OJK akan terus memperkuat pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan sektor tersebut.
“Kami akan terus memantau perkembangan industri dan mengambil tindakan tegas jika diperlukan,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, OJK berharap bisa menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan transparan bagi semua pelaku industri jasa keuangan di Indonesia.















































