Penanganan Kasus Amsal Sitepu Mengundang Perhatian Publik
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Amsal Sitepu dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo kini berada di tengah perhatian publik. Setelah divonis bebas oleh pengadilan, proses penanganan perkara ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait tindakan internal penegak hukum.
Pemeriksaan Internal Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah memeriksa sejumlah aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus Amsal Sitepu. Proses pemeriksaan dilakukan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, serta beberapa jaksa dan pejabat di bawahnya. Pemeriksaan ini dilakukan selama beberapa hari dan masih berlangsung hingga saat ini.
Beberapa pihak yang diperiksa antara lain Kasi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Karo, Reinhard Harve Sembiring, serta dua jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus tersebut. Menurut Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran prosedur maupun etik dalam penanganan perkara.
“Sabtu malam kemarin, baik Kajari Karo, Kasi Pidsus, maupun dua Kasubsi yang menangani perkara itu, jaksa yang menanganinya, sudah diamankan, ditarik oleh tim Intel Kejaksaan Agung,” ujar Anang Supriatna.
Proses Penanganan Kasus Amsal Sitepu
Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa yang dikerjakan Amsal melalui perusahaan CV Promiseland pada periode 2020–2022 di Kabupaten Karo. Dalam proyek tersebut, Amsal menawarkan biaya pembuatan video sebesar Rp 30 juta per desa kepada sekitar 20 desa di sejumlah kecamatan.
Namun, berdasarkan analisis ahli dan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karo, biaya wajar pembuatan satu video diperkirakan sekitar Rp 24,1 juta. Selisih antara nilai penawaran dan estimasi biaya itu menjadi dasar dugaan praktik mark up anggaran.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai bahwa perbedaan harga dalam industri videografi tidak serta-merta menunjukkan tindak pidana. Sektor ekonomi kreatif dinilai tidak memiliki standar harga baku dan sangat bergantung pada konsep serta kualitas produksi.
Dakwaan dan Tuntutan Jaksa
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Karo mendakwa Amsal melanggar ketentuan tindak pidana korupsi. Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp 50 juta, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 202.161.980.
Selain itu, jaksa juga menetapkan ketentuan subsider berupa kurungan 3 bulan apabila denda tidak dibayar, serta tambahan 1 tahun penjara jika uang pengganti tidak dilunasi. Nilai kerugian negara tersebut mengacu pada hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karo.
Vonis Bebas Amsal Sitepu
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim menilai perjanjian kerja antara Amsal dan para kepala desa tidak memuat rincian teknis pekerjaan, melainkan hanya kesepakatan nilai kontrak. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan para kepala desa yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan.
Selain itu, majelis hakim mengesampingkan hasil audit kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Karo. Menurut hakim, perhitungan tersebut tidak dapat dijadikan dasar karena spesifikasi pekerjaan tidak tercantum dalam kontrak.
Atas pertimbangan tersebut, Amsal dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan jaksa. Putusan ini menandai babak baru dalam penanganan kasus yang sebelumnya menyeret nama Amsal Sitepu. Kini, sorotan publik beralih ke proses internal penegak hukum yang sedang berlangsung.















































