Pemkab Badung Tegakkan Sanksi untuk Pelanggaran Membuang Sampah Sembarangan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung telah menerapkan sanksi bagi warga yang melakukan pelanggaran dengan membuang sampah sembarangan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran sampah di wilayah kabupaten dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.
Salah satu cara yang diterapkan adalah dengan meminta masyarakat melakukan pemilahan sampah serta mengolah sampah rumah tangga sendiri. Jika ditemukan orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka bisa dikenakan sanksi berupa denda hingga Rp 25 juta atau bahkan kurungan selama tiga bulan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara, menjelaskan bahwa pihaknya sedang fokus pada pengawasan terkait pengolahan sampah dari sumber. Beberapa orang telah ditindak karena melanggar aturan tersebut.
“Sanksi khusus bagi pelanggar memang ada. Untuk pembuang sampah sembarangan, sanksinya adalah kurungan tiga bulan penjara atau denda Rp 25 juta,” ujarnya.
Aturan ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, serta Perda No 7 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, pelanggar akan dikenakan sanksi pidana kurungan tiga bulan atau denda sebesar Rp 25 juta.
Saat ini, pengawasan dan penindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS umum yang berada di Satpol PP Badung, maupun PPNS khusus masalah lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung, bekerja sama dalam menegakkan aturan ini.
Dari hasil pengawasan yang dilakukan, beberapa pelanggaran telah ditemukan. Di wilayah Legian, tercatat enam pelanggaran yang tidak memilah sampah. Di sisi lain, di wilayah Kuta, tiga orang ditemukan membuang sampah sembarangan dan dua orang lainnya tidak memilah sampah.
Namun, para pelanggar ini belum diberikan sanksi tegas. Mereka hanya diberikan sanksi administratif dan sanksi sosial, seperti kerja bakti selama satu minggu yang diawasi oleh pihak desa atau kelurahan.
Rencananya, akan ada sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang akan diberikan kepada pelanggar. Namun, pemberian sanksi ini masih menunggu jadwal dari Pengadilan Negeri Denpasar.
Selain itu, Pemkab Badung juga akan membahas Peraturan Bupati (Perbup) khusus terkait penanganan darurat sampah. Perbup ini akan mencakup pengenaan sanksi administrasi dan sanksi sosial turunan dari Perda, serta pembahasan terkait Tipiring dan lainnya.
“Nanti kami akan membahas Perbup khusus penanganan darurat sampah, semacam Perbup sanksi saat pandemi Covid-19,” kata Suryanegara.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemkab Badung
- Pemkab Badung menerapkan sanksi bagi pelanggaran membuang sampah sembarangan.
- Warga diwajibkan melakukan pemilahan sampah dan mengolah sampah rumah tangga sendiri.
- Sanksi yang diberikan antara lain denda hingga Rp 25 juta atau kurungan tiga bulan.
- Aturan ini didasarkan pada Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 dan Perda No 7 tahun 2016.
- Pengawasan dilakukan oleh PPNS dari Satpol PP dan DLHK Badung.
- Para pelanggar saat ini hanya diberikan sanksi administratif dan sanksi sosial.
- Rencana penerapan Perbup khusus penanganan darurat sampah sedang dibahas.















































