Penyangkalan Jusuf Kalla terhadap Tuduhan Pendanaan Kasus Ijazah Jokowi
Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, akan melaporkan Rismon Sianipar atas tuduhan yang menyebut dirinya sebagai pendana dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. JK secara tegas membantah isu tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam hal tersebut.
Dalam berbagai informasi yang beredar di media sosial, JK disebut menggelontorkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk memperkarakan ijazah Jokowi. Namun, JK menolak tudingan ini dan menyatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Rismon Sianipar. Ia juga menegaskan bahwa ia hanya mengenal Roy Suryo, mantan menteri, tetapi tidak pernah membantu dalam kasus ijazah palsu tersebut.
“Kami ingin mencari kebenaran, menetapkan kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar,” kata JK saat diwawancara di kediamannya di Jakarta Selatan. Ia menambahkan bahwa tindakan ini dilakukan karena masalah ini sudah menjadi atensi publik dan telah menimbulkan pencemaran nama baik.
Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Pihak Terkait
Kuasa Hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menegaskan bahwa laporan ini dilakukan karena adanya dugaan pencemaran nama baik. “Nanti kami konsultasi dulu biasanya atas pernyataan telak yang telah mencoreng mencemarkan nama baik Pak JK,” jelasnya. Ia menyatakan bahwa laporan akan dilayangkan ke Bareskrim Polri atau Polda Metro Jaya.
Di sisi lain, Kuasa Hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, menepis tudingan bahwa Rismon menyebut nama JK dalam pernyataannya. Menurutnya, semua pernyataan tersebut dibuat oleh Artificial Intelligence (AI). “Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama pak JK,” ujarnya.
Respons dari Partai Politik Terkait
Selain JK, beberapa tokoh nasional seperti Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Rizieq Shihab juga terseret dalam polemik ini. PDIP dan Partai Demokrat telah mengambil langkah hukum terkait video yang menyebut tokoh-tokoh tersebut sebagai koordinator dalam penyebaran informasi tentang ijazah Jokowi.
PDIP berencana melaporkan kanal YouTube bernama Dibikin Channel setelah video tersebut menyebut Puan sebagai koordinator. Guntur Romli, politikus PDIP, menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah dan hoaks. “Ini fitnah terhadap Mbak Puan. Tidak ada kepentingan Mbak Puan untuk mengurusi ijazah Jokowi,” katanya.
Demokrat juga mengambil langkah hukum setelah AHY dituduh sebagai koordinator. Ketua Harian DPN BMI, Aditiya Utama, menyatakan dukungan terhadap langkah hukum yang diambil oleh BHPP DPP Partai Demokrat. “BMI akan mencari tahu siapa yang mendanai dan siapa aktor intelektual di balik konten ini,” ujarnya.
Sikap Rizieq Shihab terhadap Tuduhan
Rizieq Shihab enggan melaporkan pemilik kanal YouTube “Dibikin Channel” yang menuduhnya sebagai koordinator dalam kasus ijazah Jokowi. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah. “Saya tidak kenal AHY, saya tidak pernah ketemu dan telepon-teleponan dengan AHY. Saya tahu AHY hanya dari media,” katanya.
Meskipun demikian, Rizieq belum berpikiran untuk menempuh jalur hukum terkait fitnah tersebut. “Biarkan saja, kalau dia menguap bagaikan asap tidak berati, tidak usah diperkarakan,” ujarnya.
Awal Mula Isu Tuduhan Ijazah Jokowi
Isu ini pertama kali muncul dari tuduhan bahwa ijazah Jokowi, baik dari SD, SMP, SMA, maupun UGM, tidak asli. Tuduhan tersebut ramai diangkat oleh sejumlah pihak di media sosial dan kemudian dilaporkan ke polisi. Polda Metro Jaya menerima laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.
Beberapa pihak yang menyuarakan isu ini, seperti Rismon Sianipar, kemudian meminta maaf dan mengakui ijazah Jokowi asli. Namun, kasus ini masih menjadi polemik karena belum ada putusan hukum yang menyatakan tuduhan tersebut benar. Jokowi sendiri menegaskan bahwa ia tidak mau berspekulasi atau menuduh siapa pun, dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum untuk membuktikan kebenaran.















































