Penutupan SPPG di Gorontalo Terus Bertambah
Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang ditutup sementara di Provinsi Gorontalo kembali bertambah. Setelah dilakukan evaluasi terbaru, kini jumlah SPPG yang dihentikan sementara mencapai 27 unit. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Koordinator Regional SPPG Gorontalo dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (6/4/2026).
Zulkifly Talhumala, Koordinator Regional SPPG Gorontalo, menjelaskan bahwa penambahan jumlah SPPG yang ditutup sementara berasal dari laporan yang diterima selama proses evaluasi berlangsung. Ia menyebutkan bahwa ada tambahan sebanyak 9 unit SPPG yang akan ditutup kembali.
“Kalau data yang masuk ada 9 SPPG yang akan ditutup kembali sesuai dengan data yang rekan-rekan di lapangan sampaikan kepada kami,” ujarnya. Dengan penambahan ini, total SPPG yang ditutup sementara menjadi 27 unit. Rinciannya, dua SPPG ditutup saat Ramadan, 16 SPPG pada awal April, dan kini bertambah sembilan lagi.
Secara keseluruhan, jumlah SPPG aktif di Gorontalo tercatat sebanyak 86 unit. Penutupan ini tidak lepas dari hasil evaluasi terhadap standar operasional yang harus dipenuhi oleh setiap SPPG. Dalam laporan yang dibahas, ditemukan masih ada SPPG yang belum memenuhi persyaratan penting, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
Surat penutupan 9 SPPG tersebut akan diserahkan hari ini ke masing-masing SPPG. Zulkifly menyebutkan bahwa SPPG yang sebelumnya ditutup kini sudah mulai melakukan perbaikan. “Dari total 18 yang sebelumnya sudah ditutup sementara rata-rata sudah melakukan perbaikan,” katanya. Ia menambahkan, proses reaktivasi tinggal menunggu kelengkapan administrasi dari pihak pengelola. “Rata-rata sudah memperbaiki, tinggal membuat surat untuk pernyataan bahwa ini sudah siap operasional kembali,” lanjutnya.
Selain persoalan teknis, dalam RDP tersebut juga terungkap adanya temuan terkait praktik kenaikan harga oleh pemasok bahan. Zulkifly menyebut, kondisi tersebut terjadi di beberapa wilayah dan menjadi perhatian dalam pengawasan program. “Di beberapa wilayah itu, ada yang memang supliernya itu memang sengaja menaikan harga, tidak sesuai dengan harga di pasaran,” ungkapnya.
Di akhir, ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan SPPG mengingat program ini merupakan bagian dari program nasional. “Harapan kami lebih memperbaiki kualitas lagi, kita tahu bersama bahwa ini program nasional jadi kita harus menjaga program ini, tujuannya sangat mulia untuk mengurangi tingkat stanting di Indonesia,” pungkasnya.















































