Langkah Hukum Jusuf Kalla terhadap Rismon Sianipar
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), resmi memilih jalur hukum untuk menanggapi tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya menggelontorkan dana sebesar Rp5 miliar untuk membiayai Roy Suryo dalam penanganan kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Langkah ini dilakukan dengan melaporkan Rismon Sianipar, ahli digital forensik, ke Bareskrim Polri.
Pihak Rismon sendiri membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa laporan yang diajukan harus melalui proses verifikasi. Namun, dukungan penuh dari pakar telematika, Roy Suryo, memberikan dasar kuat bagi langkah hukum yang diambil JK.
Dukungan Roy Suryo terhadap Langkah Hukum JK
Roy Suryo menyatakan dukungannya terhadap rencana langkah hukum yang akan diambil oleh JK. Ia menyatakan bahwa video yang beredar tentang pernyataan Rismon merupakan rekayasa AI dan bukan berasal dari sumber asli.
“11.000 triliun persen, saya dukung Pak JK (melaporkan Rismon). Karena apa? Saya juga sampaikan dalam statement sebelumnya, meskipun statement Si Omon (Rismon) yang tentang adanya namanya Pak JK dan itu diglorifikasi dengan sangat jahat oleh para Termul (kubu Jokowi -red),” ujarnya.
Menurut Roy, pernyataan Rismon sempat muncul di beberapa kanal YouTube, termasuk “Dibikin Channel”. Namun, ia menegaskan bahwa video tersebut tidak berasal dari Rismon asli, melainkan hasil manipulasi teknologi AI. Ia juga menyayangkan sikap Rismon yang tidak langsung memberikan klarifikasi atas tuduhan yang menyeret nama JK.
“Ketika dilaporkan, itu akan diproses. Si Omon akan dipanggil dan diperiksa. Ketika dia menyatakan misalnya tidak membuat video itu, oke polisi harus mengejar terus,” jelas Roy.
Respons JK terhadap Tudingan
JK menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar dan menekankan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan personal dengan Rismon. Ia juga membantah adanya pertemuan yang disebut-sebut mempertemukan Roy dan Rismon di kediamannya. Meski mengakui ada pertemuan pada 15 Maret 2026, JK menegaskan bahwa kehadiran para tamu bersifat sukarela.
“Di samping itu, saya juga ingin sampaikan bahwa pertemuan-pertemuan di sini pada bulan Ramadan yang lalu, itu sama sekali saya tidak undang dan mereka teman-teman itu datang atas kemauan sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan saran,” ujarnya.
Menurut JK, para tamu yang hadir berasal dari kalangan akademisi dan profesional, tanpa keterlibatan unsur politik. Ia menekankan bahwa semua orang yang hadir adalah akademisi dan profesional, bukan dari partai atau kelompok tertentu.
Tanggapan Pihak Rismon
Di sisi lain, pihak Rismon melalui kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, merespons santai rencana pelaporan tersebut. Ia menilai proses hukum tidak sesederhana yang dibayangkan dan tetap harus melalui tahapan verifikasi.
“Saya pikir biarkan saja dulu, kan tidak segampang itu membuat laporan,” katanya, Senin.
Jahmada juga menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menyebut nama Jusuf Kalla, serta menyebut video yang beredar merupakan hasil manipulasi teknologi AI.
“Rismon tidak pernah sebut nama pak JK. video yang beredar itu hoaks, (buatan) AI ya,” tuturnya.
Kesimpulan
Langkah hukum yang diambil oleh JK menunjukkan komitmen untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak benar. Dukungan dari Roy Suryo memberikan dasar kuat bagi tindakan hukum yang diambil. Di sisi lain, pihak Rismon membantah tudingan dan menegaskan bahwa proses hukum tetap harus melalui tahapan verifikasi. Video yang beredar dinilai sebagai hasil manipulasi AI, sehingga perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kebenarannya.















































