Kritik terhadap Penegakan Hukum di Banten
Seorang anggota Komisi III DPR RI, Rano Alfath, menyoroti pentingnya profesionalisme dalam penegakan hukum di Provinsi Banten. Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat hadir dalam acara Muscab DPC PKB Pandeglang, Banten, pada Minggu (5/4/2026). Menurutnya, para aparat penegak hukum (APH) harus lebih transparan dan adil dalam menjalankan tugasnya.
“Harus lebih profesional para penegak hukum, dengan aturan baru KUHP dan KUHAP kepada masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam sistem hukum.
Tidak Ada Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum
Rano Alfath menilai bahwa masyarakat tidak boleh merasa ada tebang pilih atau kriminalisasi dalam penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa setiap kasus harus ditangani secara objektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Masyarakat jangan merasa bahwa ada tebang pilih, ada kriminalisasi, ada ketidakadilan, dan ini harus lebih profesional,” tegasnya. Ia menekankan bahwa keadilan hukum adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Evaluasi Penegakan Hukum di Banten
Meski menyoroti pentingnya profesionalisme APH, Rano juga mengakui bahwa penegakan hukum di wilayah Banten saat ini sudah cukup baik. Namun, ia meminta masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan jika ada indikasi ketidakadilan.
“Karena saya dapil wilayah Banten, sudah sangat cukup baik. Tapi kalau ada kekurangan, minta masukan dari masyarakat. Nanti kita sampaikan ke Kapolda dan Kejati Banten,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum.
Peran Komisi III DPR RI
Komisi III DPR RI, kata Rano, setiap hari menerima masukan dari masyarakat terkait penegakan hukum. Ia menyebut bahwa pihaknya sering melakukan pengawasan dan rapat dinas bersama stokholder di daerah, seperti Kapolres, Kapolda, Kajari, dan Kajati.
“Kami komisi III sering melakukan pengawasan dan kita sering lakukan RDP bersama stocholder di daerah. Baik itu Kapolres, Kapolda, Kajari dan Kajati, itu masukan dari masyarakat yang memang masih menganggap ada ketidakadilan dalam hal persoalan hukum,” pungkasnya.
Langkah Konkret untuk Meningkatkan Profesionalisme APH
Untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan profesional, Rano Alfath menyarankan agar APH lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur hukum. Ia menilai bahwa kesadaran hukum masyarakat bisa menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penegakan hukum.
Selain itu, ia juga menyarankan agar APH terbuka terhadap masukan dan keluhan dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan resmi yang mudah diakses oleh masyarakat.
Kesimpulan
Penegakan hukum yang profesional dan adil merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Rano Alfath menegaskan bahwa APH di Banten harus terus meningkatkan kualitas kerja mereka, serta menjaga prinsip keadilan dalam setiap tindakan hukum.
Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pengawasan dari lembaga-lembaga terkait, diharapkan penegakan hukum di Banten dapat semakin berkualitas dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga.















































