JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengambil langkah tegas terhadap dua perusahaan teknologi besar, Meta dan Google. Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai respons atas ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah diberlakukan sejak 28 Maret 2026.
Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Aturan ini memberikan kewajiban bagi platform digital berisiko tinggi untuk membatasi akses anak-anak terhadap layanan mereka.
Meutya menjelaskan bahwa Meta dan Google belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. “Kepada keduanya, pemerintah hari ini mengirimkan surat pemanggilan sebagai bagian dari penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Platform seperti Facebook, Instagram, Threads, dan YouTube—yang dioperasikan oleh Meta dan Google—masuk dalam kategori platform berisiko tinggi. Namun, hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka telah memenuhi kewajiban untuk membatasi akses anak-anak.
Selain Meta dan Google, pemerintah juga telah memberikan surat peringatan kepada TikTok dan Roblox. Kedua platform ini dikategorikan sebagai entitas yang kooperatif sebagian. Dalam surat peringatan tersebut, pemerintah menekankan agar kedua perusahaan segera mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.
“Jika selanjutnya kedua platform ini (TikTok dan Roblox) belum juga menunjukkan kepatuhan secara penuh, maka pemerintah akan menyesuaikan untuk juga melakukan surat panggilan kepada kedua platform tersebut,” kata Meutya.
Meutya menyatakan bahwa dirinya tidak terkejut melihat adanya entitas bisnis yang tidak patuh terhadap PP Tunas. Sejak awal, beberapa platform telah menolak aturan ini. Hingga saat ini, hanya X dan Bigo Live yang sepenuhnya patuh terhadap regulasi tersebut.
Melalui pernyataannya, Menkomdigi menegaskan bahwa Indonesia menghargai platform digital yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah. “Indonesia, kami akan fokus untuk bekerja sama dengan platform yang memiliki iktikad untuk menghormati Indonesia dan tidak hanya sebagai pasar digital tapi juga komit terhadap perundangan dan juga produk hukum di Indonesia dalam rangka melakukan pelindungan anak,” tegas Meutya.
Sebelumnya, pemerintah resmi memberlakukan PP Tunas pada 28 Maret 2026. Aturan ini awalnya berlaku untuk delapan platform digital, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox.
Dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, disebutkan bahwa beberapa sanksi berlaku untuk platform yang tidak mematuhi aturan. Di antaranya adalah sanksi administratif berupa pemberian surat teguran, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses.
Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak dalam lingkungan digital. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan ruang online yang lebih aman dan ramah bagi generasi muda. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi contoh bagaimana negara bisa mengatur industri teknologi dengan tetap menjaga hak asasi manusia dan kepentingan publik.
Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi PP Tunas:
Peningkatan kesadaran pengguna: Platform digital harus aktif dalam memberikan edukasi kepada pengguna, terutama orang tua dan anak-anak, tentang risiko dan batasan penggunaan layanan.
Kerja sama internasional: Karena platform digital bersifat global, diperlukan kolaborasi lintas negara untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal.
Penegakan hukum*: Pemerintah perlu memastikan bahwa sanksi yang diberikan benar-benar efektif dan tidak hanya sekadar formalitas.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam dunia digital bukanlah isu yang bisa diabaikan. Dengan kebijakan yang jelas dan implementasi yang konsisten, diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih baik dan aman bagi semua pengguna.















































