
Direktorat Jenderal Bea Cukai bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan penyegelan terhadap sejumlah kapal wisata asing di Teluk Jakarta. Penyegelan ini dilakukan karena dugaan adanya pelanggaran aturan terkait fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
Kapal-kapal tersebut ditemukan saat petugas Kanwil Bea Cukai Jakarta bersama Ditjen Pajak Jakarta Utara melakukan patroli di Teluk Jakarta pada Senin (30/3) sore. Kepala Seksi Penindakan II Kantor Wilayah Bea Cukai DKI Jakarta, Siswo Kristyanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meningkatkan potensi penerimaan negara yang belum optimal.
“Kami melakukan pemeriksaan terhadap kapal wisata asing yang berada di Teluk Jakarta,” ujar Siswo dalam keterangannya, Selasa (31/3).

Dalam patroli ini, Siswo mengungkapkan bahwa petugas menemukan 4 kapal wisata asing yang diduga melanggar aturan vessel declaration dan diparkir di sebuah pulau pribadi. “Kami melakukan penyegelan atau perekatan sementara untuk kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran. Total yang disegel di Teluk Jakarta sekitar 4-5 kapal,” jelasnya.
Siswo menjelaskan bahwa kapal wisata asing yang disegel mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dan pajak impor karena diajukan untuk kegiatan rekreasi di Indonesia. Namun, kenyataannya, kapal wisata asing itu diduga disalahgunakan dalam rangka bisnis atau disewakan dengan memanfaatkan fasilitas vessel declaration.
“Kami duga ada beberapa yang menyalahgunakan fasilitas tersebut, yaitu bisa dengan disewakan atau sudah dipindahtangankan (jual) ke orang yang ada di Indonesia,” jelasnya.
Saat ini, Siswo mengatakan pihaknya bersama Direktorat Jenderal Pajak masih melakukan proses penelitian terkait kerugian negara akibat dugaan pelanggaran kapal wisata asing tersebut. “Kerugian masih dalam proses penelitian, tapi dari sisi penerimaan negara satu kapal itu dikenakan bea masuk sebesar 5%, PPh 10%, PPn 11%, dan PPnBM sekitar 75% per satu unit kapal,” beber dia.

Sementara itu, Perwakilan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Utara, Atma Vektor Mercury, menegaskan pihaknya bersama Kanwil Bea Cukai DKI Jakarta akan melakukan penelitian terhadap kapal wisata asing yang diduga melakukan pelanggaran. “Untuk sanksi, kita melakukan penelaahan terlebih dahulu. Kalau memang saksi administratif, akan dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau memang pidana, maka kita akan arahkan kepentingan bukti permulaan,” ujar Atma.
Penyegelan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap aturan keuangan dan pajak. Dengan tindakan ini, diharapkan dapat mencegah penggunaan fasilitas yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya.
Beberapa langkah penting yang dilakukan dalam proses penyegelan antara lain:
- Pemeriksaan terhadap kapal wisata asing yang berada di wilayah Teluk Jakarta.
- Identifikasi pelanggaran terkait vessel declaration.
- Pengambilan tindakan penyegelan sebagai bentuk pembatasan sementara terhadap kapal yang diduga melanggar aturan.
- Koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak dalam proses penelitian dan penanganan kasus.
Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan terhadap kapal wisata asing agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas yang telah diberikan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia tetap berjalan secara transparan dan adil.
Pengawasan terhadap kapal wisata asing ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan negara tidak terganggu oleh praktik-praktik yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah berupaya memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor keuangan dan pajak.















































