Berita Terkini Sumatera Barat: ASN Pemprov yang Bolos, Keterlambatan Penerbangan, dan Sanksi Adat untuk Hiburan Erotis
Apel Perdana ASN Pemprov Sumbar Pasca Libur Lebaran
Di tengah kembali normalnya aktivitas pemerintahan setelah masa libur Lebaran, apel perdana aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat digelar di Padang. Acara ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumatera Barat, Adib Alfikri.
Adib mengungkapkan bahwa sebagian besar ASN telah kembali bekerja sejak Rabu (18/3/2026), dengan pimpinan seperti gubernur, wakil gubernur, serta sekda melakukan sidak terhadap para pegawai. Namun, pada apel perdana Senin (30/3/2026), masih ditemukan beberapa ASN yang belum hadir tanpa keterangan.
Berdasarkan data dari sembilan biro di lingkungan sekretariat Pemprov Sumbar, terdapat tiga ASN yang tidak hadir tanpa alasan jelas. Meski demikian, Adib menilai tingkat kehadiran tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa pelaku yang tidak hadir tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Penundaan Penerbangan IU 905 Rute Padang-Jakarta
Penerbangan IU 905 rute Padang–Jakarta mengalami penundaan hingga pagi hari di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Ratusan penumpang terlihat berkumpul di ruang tunggu dan menyampaikan protes kepada petugas maskapai.
Awalnya, penerbangan dijadwalkan berangkat pada pukul 19.40 WIB, namun akhirnya ditunda hingga pukul 21.00 WIB. Setelah evaluasi operasional, jadwal kembali ditunda menjadi pukul 07.00 WIB keesokan harinya. Akhirnya, pesawat berhasil diberangkatkan pada pukul 07.42 WIB.
Selama keterlambatan, maskapai memberikan kompensasi kepada penumpang, termasuk snack box, uang sebesar Rp300 ribu per orang, dan uang inap. Total penumpang yang berangkat sebanyak 178 orang, terdiri dari 173 dewasa, 4 anak-anak, dan 1 bayi.

LKAAM Sumbar Siapkan Sanksi Adat untuk Pelanggaran Norma
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menyiapkan langkah penerapan sanksi pidana adat untuk menindak berbagai pelanggaran norma yang dinilai belum sepenuhnya tersentuh hukum positif.
Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar, menjelaskan bahwa fenomena seperti konten media sosial yang menampilkan pria bergaya wanita dan hiburan orgen tunggal bernuansa erotis menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa hal-hal yang belum terjangkau hukum positif akan ditindak melalui pidana adat.
Sanksi yang diberikan berupa pengumuman identitas pelanggar di lingkungan masyarakat hingga pemberian denda sesuai ketentuan adat. Selain itu, LKAAM juga menyarankan pembatasan waktu penyelenggaraan hiburan hingga pukul 00.00 WIB, serta komitmen tertulis dari calon pengantin saat mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Tindakan Konkret untuk Menjaga Norma Adat
LKAAM Sumbar tengah melakukan sosialisasi kepada LKAAM di tingkat kabupaten dan kota untuk membahas konsep penerapan sanksi adat tersebut. Rencana ini akan dimatangkan bersama para pemangku adat sebelum diusulkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Sebagai tahap awal, sosialisasi dijadwalkan berlangsung pada awal April di sejumlah daerah, seperti Solok Selatan dan Dharmasraya. Fauzi juga mengimbau masyarakat untuk aktif menjaga norma adat dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada lembaga adat di wilayah masing-masing.















































