Palembang Siapkan Strategi Penyesuaian Belanja Pegawai Demi Kepatuhan UU HKPD
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengambil langkah proaktif dalam menghadapi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Salah satu poin krusial dari undang-undang ini adalah penetapan rasio belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2027. Menanggapi hal ini, Pemkot Palembang sedang menyusun dan menerapkan berbagai strategi penyesuaian belanja pegawai secara bertahap.
Walikota Palembang, H. Ratu Dewa, memberikan jaminan penting kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot. Beliau menegaskan bahwa penyesuaian anggaran yang dilakukan tidak akan berujung pada pengurangan jumlah tenaga kerja. “Penyikapan kita saat ini sebatas langkah secara bertahap, dan Pemkot Palembang tidak ada rencana untuk merumahkan atau memberhentikan pegawai, termasuk pegawai PPPK,” tegas Ratu Dewa dalam sebuah keterangan resmi. Pernyataan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan ketenangan bagi para pegawai dalam menjalankan tugasnya.
Strategi Tiga Pilar: Zero Growth, Peningkatan PAD, dan Optimalisasi Pengawasan
Untuk mencapai target rasio belanja pegawai di bawah 30 persen pada tahun 2027, Pemkot Palembang mengimplementasikan pendekatan komprehensif yang berfokus pada tiga pilar utama:
-
Kebijakan Zero Growth Kepegawaian dan Moratorium Penerimaan Pegawai Baru
Sebagai langkah awal yang konkret, Pemkot Palembang telah menetapkan kebijakan “zero growth” dalam pengelolaan kepegawaian. Kebijakan ini berarti adanya moratorium atau penghentian sementara terhadap penerimaan pegawai baru.- Moratorium ini mencakup seluruh jalur rekrutmen, baik melalui seleksi CPNS maupun PPPK, serta mutasi pegawai dari instansi pemerintah daerah lain.
- Tujuannya adalah untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah pegawai agar tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh UU HKPD.
- Pemkot akan lebih mengoptimalkan pemberdayaan dan pengembangan potensi pegawai yang sudah ada saat ini untuk mengisi berbagai formasi dan kebutuhan yang ada.
- “Guna memenuhi target belanja pegawai di bawah 30 persen, kita telah menetapkan kebijakan zero growth kepegawaian dan moratorium penerimaan pegawai baru. Kita akan mengoptimalkan pemberdayaan pegawai yang ada saat ini,” jelas Ratu Dewa.
-
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Selain penataan sumber daya manusia, strategi krusial lainnya adalah menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Peningkatan PAD diharapkan dapat menyeimbangkan struktur belanja daerah, sehingga porsi belanja pegawai dapat ditekan secara proporsional tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.- Tim Optimalisasi PAD (OPAD) telah mendapatkan instruksi khusus untuk bekerja ekstra keras dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah yang baru maupun yang belum tergarap optimal.
- Pemkot juga berupaya memperluas akses dan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar berbagai jenis pajak dan retribusi daerah.
- Penguatan sistem pengawasan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi melalui aplikasi digital juga menjadi prioritas.
- Selain itu, sistem pengawasan yang lebih komprehensif akan ditingkatkan, melibatkan berbagai pihak termasuk Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hingga peran serta aktif dari media massa.
Walikota menambahkan bahwa seluruh peningkatan PAD yang berhasil dikumpulkan akan dialokasikan sepenuhnya untuk mendanai berbagai program peningkatan belanja pembangunan dan pelayanan publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Palembang.
-
Optimalisasi Pengawasan dan Evaluasi Berkala
Pemantauan terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diambil akan dilakukan secara berkala. Pemerintah Kota akan secara cermat memonitor perkembangan realisasi PAD dan rasio belanja pegawai hingga pertengahan tahun 2026.- Evaluasi ini penting untuk mengukur sejauh mana strategi yang diterapkan telah berjalan sesuai harapan.
- Jika pada pertengahan tahun 2026 ditemukan bahwa kenaikan PAD belum cukup untuk membawa rasio belanja pegawai berada di bawah 30 persen, maka Pemkot akan mempertimbangkan opsi penyesuaian lebih lanjut.
- Opsi yang akan dipertimbangkan adalah rasionalisasi besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini dilakukan sebagai langkah terakhir untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan UU HKPD.
- “Nanti kita lihat hasilnya di pertengahan tahun nanti. Kalau memang belum cukup mencapai rasio di bawah 30 persen, maka kita baru akan mempertimbangkan langkah menghitung ulang dan memformulasi ulang besaran TPP guna memenuhi ketentuan UU HKPD tersebut,” papar Ratu Dewa.
Saat ini, Pemkot Palembang masih menunggu panduan dan petunjuk teknis lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait implementasi ketentuan kepegawaian, mekanisme penganggaran, serta skema transfer fiskal daerah untuk tahun anggaran 2027. Kejelasan dari pemerintah pusat akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan penyesuaian anggaran di tingkat daerah.















































