Pemerintah Panggil Raksasa Teknologi Meta dan Google Terkait Perlindungan Anak
Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mengambil langkah tegas dengan memanggil perwakilan dari Meta dan Google. Langkah ini merupakan respons atas ketidakpatuhan kedua raksasa teknologi tersebut terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) beserta aturan turunannya.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa Meta dan Google telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan peraturan pelaksana dari PP Tunas. “Kepada keduanya, pemerintah hari ini mengirimkan surat pemanggilan sebagai bagian dari penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Meutya dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima pada Senin (30/3/2026) malam.
Peraturan PP Tunas sendiri telah berlaku efektif sejak Sabtu (28/3/2026). Namun, hingga dua hari setelah aturan tersebut resmi diberlakukan, baik Meta maupun Google belum menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban yang diamanatkan. Meta, sebagai perusahaan induk dari platform digital populer seperti Threads, Facebook, dan Instagram, serta Google, yang menaungi platform video raksasa YouTube, dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi.
Kewajiban Platform Digital dalam PP Tunas
Berdasarkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, platform-platform digital berisiko tinggi ini memiliki kewajiban spesifik untuk membatasi akses anak-anak ke layanan mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi muda. Sayangnya, hingga batas waktu yang ditentukan, Meta dan Google belum memenuhi persyaratan ini.
Sanksi dan Peringatan bagi Platform Lain
Selain pemanggilan resmi kepada Meta dan Google, Kemenkomdigi juga telah melayangkan surat peringatan kepada dua platform lain, yaitu TikTok dan Roblox. Kedua platform ini dikategorikan sebagai platform yang menunjukkan tingkat kooperatif sebagian.
Melalui surat peringatan tersebut, Pemerintah menegaskan kembali pentingnya TikTok dan Roblox untuk segera memenuhi komitmen mereka dalam membatasi akses layanan bagi anak-anak, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
“Jika selanjutnya kedua platform ini (TikTok dan Roblox) belum juga menunjukkan kepatuhan secara penuh, maka pemerintah akan menyesuaikan untuk juga melakukan surat panggilan kepada kedua platform tersebut,” tegas Meutya.
Penolakan Awal dan Platform yang Patuh
Menteri Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pihaknya tidak terkejut dengan adanya beberapa entitas bisnis yang belum sepenuhnya mematuhi PP Tunas. Hal ini dikarenakan sejak awal, beberapa platform memang telah menunjukkan penolakan terhadap regulasi tersebut.
Hingga PP Tunas efektif berlaku pada 28 Maret 2026, tercatat baru dua platform yang sepenuhnya patuh terhadap regulasi ini, yaitu X (sebelumnya Twitter) dan Bigo Live. Kepatuhan kedua platform ini diapresiasi oleh pemerintah.
Komitmen Indonesia dalam Melindungi Anak di Ruang Digital
Melalui pernyataannya, Kemenkomdigi menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam menghargai platform digital yang bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan. Hal ini demi memastikan perlindungan optimal bagi anak-anak di ruang digital.
“Indonesia, kami akan fokus untuk bekerja sama dengan platform yang memiliki iktikad untuk menghormati Indonesia dan tidak hanya sebagai pasar digital tapi juga komit terhadap perundangan dan juga produk hukum di Indonesia dalam rangka melakukan pelindungan anak,” tegas Meutya.
Latar Belakang Pemberlakuan PP Tunas
Pemerintah secara resmi memberlakukan PP Tunas pada tanggal 28 Maret 2026. Peraturan ini bertujuan untuk membatasi akses anak-anak dari platform-platform digital yang dianggap berisiko tinggi. Pada tahap awal penerapannya, PP Tunas difokuskan pada delapan platform digital utama, yaitu:
- YouTube
- TikTok
- Threads
- X
- Bigo Live
- Roblox
Sanksi Administratif yang Diberlakukan
Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 secara rinci menjelaskan mengenai sanksi yang akan dikenakan bagi platform yang tidak mematuhi aturan. Sanksi ini bersifat administratif dan dapat berupa:
- Pemberian surat teguran.
- Penghentian akses sementara ke platform.
- Pemutusan akses secara permanen.
Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya serius pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab, khususnya bagi perlindungan anak-anak Indonesia.















































