Speedboat Pelayanan Kesehatan Senilai Miliaran Rupiah Terbengkalai di Pesisir Halmahera Selatan
Sebuah unit speedboat Pusling Laut (Pelayanan Usaha Kesehatan Keliling Laut) milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Halmahera Selatan, Maluku Utara, kini teronggok tak berdaya di pesisir pantai Desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat usia kendaraan air vital tersebut baru menginjak satu tahun lebih. Pengadaan delapan unit speedboat sejenis, termasuk yang kini terbengkalai, menelan anggaran fantastis lebih dari Rp 6 miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024.
Latar Belakang Pengadaan dan Distribusi
Delapan unit speedboat Pusling Laut ini dibeli oleh Dinas Kesehatan Halmahera Selatan pada bulan September 2024. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di daerah kepulauan yang membutuhkan mobilitas tinggi. Speedboat ini didistribusikan ke berbagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Halmahera Selatan, termasuk Puskesmas Busua, untuk memfasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan antarpulau. Pengadaan ini diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat di pulau-pulau terpencil terhadap layanan kesehatan yang memadai.
Klaim dan Realitas Kondisi Speedboat
Menanggapi kondisi speedboat yang terbengkalai, Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, Asia Hasyim, memberikan tanggapan singkat. Ia mengklaim bahwa speedboat Pusling Laut tersebut sebenarnya tidak mengalami kerusakan. Namun, ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut, menyarankan untuk mengkonfirmasi kepada pihak Kelompok Pengelola Manfaat (KPM).
“Masih jadi, nanti konfirmasi ke KPM ya,” ujarnya melalui pesan WhatsApp pada Senin, 30 Maret 2026.
Namun, klaim tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala Puskesmas Busua, Fadli Talib. Fadli mengungkapkan bahwa speedboat yang mereka terima sudah tidak layak digunakan dan berisiko tinggi jika dipaksakan.
Faktor Lingkungan dan Insiden Nyaris Tenggelam
Menurut Fadli Talib, kondisi perairan di sekitar Kayoa Barat yang kerap berombak besar menjadi faktor utama tingginya risiko kecelakaan saat menggunakan speedboat tersebut. “Speedboat itu tidak layak digunakan. Kalau musim ombak, tidak bisa dipakai karena berisiko tenggelam,” tegas Fadli.
Ia pun menceritakan pengalaman pahit saat menggunakan speedboat tersebut untuk kegiatan pelayanan keliling. Dalam sebuah perjalanan dari Busua menuju desa tetangga, speedboat yang mereka tumpangi nyaris tenggelam akibat gelombang tinggi yang menerjang. Kejadian dramatis ini memaksa sebagian pegawai Puskesmas untuk kembali menggunakan perahu lain demi keselamatan, sementara motoris terpaksa tetap melanjutkan perjalanan dengan speedboat tersebut untuk membawanya kembali ke dermaga.
Anggaran Fantastis dan Minimnya Tindak Lanjut
Fadli Talib juga mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk speedboat Pusling Laut yang diberikan kepada Puskesmas Busua saja mencapai Rp 1 miliar. Angka yang signifikan ini semakin mempertegas betapa merugikannya kondisi speedboat yang kini terbengkalai.
“Kami sudah menyampaikan kondisi speedboat kepada dinas terkait. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjut,” keluh Fadli, menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaporan kondisi dan respons dari pihak dinas.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai:
- Efektivitas Pengawasan Penggunaan: Mengapa speedboat yang baru berusia setahun lebih sudah dianggap tidak layak dan terbengkalai?
- Akuntabilitas Pengelolaan Dana: Dengan anggaran miliaran rupiah, bagaimana pengadaan dan pemeliharaan aset vital seperti speedboat Pusling Laut ini dikelola?
- Prioritas Pelayanan: Bagaimana nasib pelayanan kesehatan antarpulau di wilayah tersebut jika armada utamanya tidak dapat dioperasikan dengan aman?
- Respons Instansi Terkait: Mengapa laporan mengenai kondisi tidak layak pakai dari pengguna langsung tidak segera ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan?
Terbengkalainya speedboat senilai miliaran rupiah ini menjadi sorotan tajam. Aset yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan di daerah kepulauan kini menjadi saksi bisu dari potensi pemborosan anggaran dan minimnya perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas publik yang krusial. Harapannya, pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini, memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efektif dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu.















































