Kontroversi Kasus Dugaan Markup Video Profil Desa di Karo: Sorotan Publik dan Kesiapan Hukum
Kasus yang menjerat seorang videografer di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terkait dugaan markup dalam pembuatan video profil desa, telah memicu perdebatan publik dan sorotan dari lembaga kajian hukum. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Jaksa penuntut umum menuntut videografer tersebut, Amsal Christy Sitepu, dengan hukuman dua tahun penjara, denda sebesar Rp50 juta dengan subsider enam bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp202 juta. Namun, dalam pembelaannya, Amsal menyangkal tuduhan tersebut, menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Seluruh proses produksi video, mulai dari konsep, ide, editing, cutting, hingga dubbing dan penggunaan peralatan, dianggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari pembuatan karya audiovisual, bukan sebagai bentuk markup yang merugikan negara.
Kronologi Kasus yang Menjerat Amsal Christy Sitepu
Kasus ini berawal dari proyek pembuatan video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo yang berlangsung antara tahun 2020 hingga 2022. Melalui perusahaannya, CV Promiseland, Amsal menawarkan jasa pembuatan video profil dengan biaya Rp30 juta per desa. Proses penawaran ini dilaporkan berjalan terpisah, dan beberapa desa awalnya sempat menolak sebelum akhirnya menyetujui penggunaan jasa Amsal.
Setelah kesepakatan tercapai, Amsal mulai mengerjakan video profil sesuai dengan perjanjian. Kuasa hukum Amsal, Willyam Raja D. Halawa, menjelaskan bahwa selama proses produksi, terdapat beberapa kali revisi yang dilakukan sebelum hasil akhir video diterima dan dibayar oleh masing-masing desa. Menurut Willyam, tidak ada masalah atau protes dari pihak pembayar selama proses tersebut berlangsung. Bahkan, beberapa kepala desa merasa bingung mengapa kasus ini kemudian menjadi masalah, mengingat tidak ada satupun kepala desa yang wilayahnya dikerjakan oleh Amsal yang ditetapkan sebagai tersangka.
Amsal sendiri diduga terjerat kasus ini setelah adanya pengembangan dari kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Karo terhadap perusahaan penyedia jasa lain. Dalam kasus yang dikembangkan tersebut, terdapat empat orang yang menjadi terdakwa, salah satunya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Amsal, yang awalnya berstatus sebagai saksi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada November 2025 dan diajukan ke meja hijau sebagai terdakwa sebulan kemudian.
Jaksa menuding Amsal memberikan proposal kepada kepala desa yang disusun secara tidak benar atau markup, serta tidak melaksanakan proyek sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengelolaan dan pembuatan jaringan atau instalasi komunikasi dan informatika lokal desa. Tudingan markup ini mencakup alokasi biaya untuk konsep dan ide yang dianggarkan sebesar Rp2 juta, namun menurut perhitungan ahli dan auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo, seharusnya bernilai Rp0. Hal serupa juga terjadi pada biaya untuk mikrofon, clip on, cutting, editing, dan dubbing, yang menurut perhitungan ahli dan auditor juga seharusnya bernilai Rp0. Atas dugaan perbuatan ini, kerugian keuangan negara diklaim mencapai Rp202 juta. Amsal didakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kesaksian Kepala Desa dan Pembelaan Terdakwa
Dalam jalannya persidangan, sejumlah kepala desa di Kabupaten Karo dihadirkan sebagai saksi. Para kepala desa, termasuk Sari Mulianta Purba (Kuta Kepar), Arianda Purba (Salit), dan Martinus Sebayang (Perbesi), menyatakan kepuasan mereka terhadap hasil pekerjaan pembuatan video profil desa yang dilakukan oleh CV Promiseland. Mereka mengakui bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang disepakati dan dinilai memberikan manfaat bagi desa dalam memperkenalkan potensi lokal.
Para saksi juga menegaskan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai, video telah diserahkan, dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Kewajiban perpajakan atas pekerjaan tersebut juga telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, dibayarkan oleh perangkat desa. Lebih lanjut, laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Karo dan tidak ditemukan adanya temuan atau masalah.
Pada sidang pembacaan pledoi atau pembelaan, Amsal memohon kepada majelis hakim untuk dibebaskan dari segala tuntutan, dengan alasan dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ia menekankan kembali bahwa dirinya tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan seluruh proses produksi adalah bagian integral dari karya audiovisual. Amsal juga menyoroti fakta bahwa kepala desa sebagai pengguna jasa tidak dimintai pertanggungjawaban, yang menurutnya seharusnya menempatkan perkara ini dalam ranah perdata, bukan pidana. Ia juga mengungkapkan dampak psikologis dan sosial yang dialaminya serta keluarga akibat pemberitaan di media yang menyebutnya sebagai “koruptor”, padahal menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Meskipun meminta pembebasan murni, Amsal juga memohon agar jika majelis hakim berpendapat lain, ia dijatuhi hukuman seringan-ringannya, termasuk pidana percobaan atau sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani. Sidang pembacaan pledoi ini berlangsung dengan pengamanan ketat dan dihadiri oleh sejumlah relawan sebagai bentuk dukungan moril. Vonis untuk Amsal dijadwalkan akan dibacakan di Pengadilan Negeri Medan pada 1 April 2026.
Peran Komisi III DPR dan Tantangan Implementasi Hukum Baru
Viralnya kasus Amsal Christy Sitepu ini menarik perhatian Komisi III DPR RI, yang kemudian menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyikapi banyaknya desakan publik yang menganggap kasus ini diwarnai ketidakadilan. Ketua Komisi III DPR, Habiburrokhman, menyatakan bahwa pekerjaan videografi merupakan ranah kreatif yang tidak memiliki standar harga baku, sehingga penilaiannya seringkali bersifat subjektif. Oleh karena itu, ia mengingatkan aparat penegak hukum untuk mengedepankan semangat keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formalistik, sebagaimana diamanatkan oleh KUHP dan KUHAP baru.

Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Iqbal Muharam Nurfahmi, melihat bahwa kasus-kasus viral dan kontroversial yang dibawa ke Komisi III DPR, seperti kasus Amsal, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih “gagap” dalam mengimplementasikan KUHP dan KUHAP baru. Masa transisi yang relatif singkat untuk kedua undang-undang tersebut, menurut Iqbal, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk sepenuhnya menguasai dan menerapkannya.
Meskipun KUHP baru menekankan pada restorative justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, dan menjadikan pidana penjara sebagai opsi terakhir untuk tindak pidana ringan, Iqbal menyoroti adanya pasal-pasal dalam KUHAP yang dinilai terlalu eksesif dan membuka celah bagi aparat untuk melakukan penahanan secara mudah. Beberapa pasal terkait mekanisme penangkapan dan penahanan dinilai kurang kontrol yudisial, sementara pasal-pasal lain mengatur tindakan paksa yang berisiko melanggar hak tersangka.
Situasi ini, menurut Iqbal, menciptakan benturan antara KUHAP dan KUHP, di mana KUHAP mempermudah penahanan sementara KUHP mengedepankan pidana penjara sebagai opsi terakhir. Ia berpendapat bahwa peran Komisi III DPR yang hanya menjadi “pemadam kebakaran” terhadap kasus-kasus yang viral di media sosial tidak menyelesaikan akar masalah struktural dan sistemik. Selama substansi aturan yang bermasalah tidak diperbaiki dan direvisi, kasus-kasus serupa kemungkinan akan terus terjadi di masa mendatang.















































