Menjaga Asas Praduga Tak Bersalah: Kuasa Hukum Korban Kekerasan Seksual di Sukoharjo Tegaskan Tak Ungkap Identitas Terduga Pelaku
Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Sukoharjo kembali menjadi sorotan publik. Di tengah ramainya perbincangan, kuasa hukum korban secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak pernah merilis identitas lengkap terduga pelaku ke publik. Penegasan ini penting untuk menjaga marwah proses hukum yang sedang berjalan, terutama terkait dengan asas praduga tak bersalah yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana.
Komitmen Terhadap Proses Hukum yang Berjalan
Achmad Bachrudin, penasihat hukum korban dari Spek-HAM, menjelaskan bahwa pihaknya secara konsisten memegang teguh asas praduga tak bersalah. “Kami sebagai kuasa hukum tidak pernah menyebut nama secara lengkap personal yang kami adukan, karena tahapan ini masih terduga,” ujar Achmad pada Minggu, 29 Maret 2026. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap beredarnya nama lengkap terduga pelaku di media sosial, yang disebut-sebut sebagai seorang seniman asal Kabupaten Sukoharjo.
Achmad menekankan bahwa penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa status seseorang yang dilaporkan masih dalam tahap “terduga”. Oleh karena itu, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setiap individu harus dianggap tidak bersalah. Hal ini sejalan dengan teori hukum pidana yang menyatakan bahwa praduga tak bersalah harus dikedepankan. Proses pembuktian, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, akan dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengumpulkan bukti dan saksi-saksi yang ada.
Penyerahan Sepenuhnya Proses Hukum kepada Penyidik
Kuasa hukum korban menegaskan bahwa seluruh proses hukum telah diserahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian. Mereka percaya bahwa aparat penegak hukum akan bekerja secara objektif untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Kewenangan untuk melakukan pembuktian dan menentukan kesalahan atau tidaknya seseorang berada di tangan penyidik, mulai dari tahap penyelidikan awal hingga penyidikan yang lebih mendalam.
“Nanti biar penyidik yang memberikan penjelasan. Artinya, dari proses penyelidikan sampai penyidikan, akan mengarah setelah bukti dan saksi-saksi dikumpulkan,” jelas Achmad. Dengan demikian, kuasa hukum korban memilih untuk tidak mencampuri ranah penyidikan dan membiarkan proses hukum berjalan sesuai koridornya.
Imbauan kepada Masyarakat: Hindari Spekulasi dan Penyebaran Informasi yang Belum Tentu Benar
Seiring dengan berjalannya proses hukum, Achmad juga menyampaikan imbauan penting kepada masyarakat luas. Ia meminta agar publik tidak melakukan spekulasi atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama terkait dengan identitas pribadi seseorang. Penyebaran informasi yang salah atau belum pasti dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, termasuk merusak reputasi individu yang belum terbukti bersalah.
“Di sisi lain, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi atau menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, terutama terkait identitas pribadi seseorang,” tegasnya.
Mengenai Penyebaran Nama di Media Sosial
Terkait dengan beredarnya nama lengkap terduga pelaku di berbagai platform media sosial dan beberapa pemberitaan, Achmad mengaku tidak mengetahui sumber pasti penyebarannya. Ia menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangan dan tanggung jawab pihaknya sebagai kuasa hukum korban.
“Kalau di media massa ada yang sudah menyebut nama sosok personal, saya tidak tahu, karena itu di luar kewenangan saya,” tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi tersebut kemungkinan besar berasal dari pihak lain yang tidak terkait langsung dengan tim kuasa hukum korban.
Achmad berharap agar seluruh pihak, termasuk media dan masyarakat, dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Etika dalam menyampaikan informasi ke publik juga menjadi poin penting yang ditekankan. Dengan menjaga asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Kehati-hatian dalam setiap tindakan dan perkataan akan sangat membantu proses ini berjalan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.















































