Polemik Kasus Dugaan Korupsi Proyek Video Profil Desa di Karo: Tuntutan 2 Tahun Penjara dan Keraguan Dasar Perhitungan Kerugian Negara
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Amsal Christy Sitepu, atau yang akrab disapa Amsal Sitepu, kini menjadi sorotan publik. Amsal Sitepu, yang berprofesi sebagai videografer sekaligus menjabat sebagai Direktur CV Promiseland, tersandung kasus terkait pengerjaan proyek video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Proyek yang dilaksanakan pada rentang tahun 2020 hingga 2022 ini memiliki nilai total mencapai Rp 600 juta. Namun, seiring berjalannya waktu, Amsal Sitepu didakwa melakukan praktik mark-up dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dinilai tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan.
Latar Belakang Proyek dan Dugaan Korupsi
Proyek pembuatan video profil desa ini mencakup 20 desa yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Tigapanah, Tiganderket, Tigabinanga, dan Namanteran. Skema pengerjaan proyek ini dilakukan melalui penawaran proposal kepada masing-masing desa, dengan kisaran biaya Rp 30 juta per video. Nilai proyek ini tidak selalu seragam, karena adanya permintaan khusus dari beberapa kepala desa. Proses produksi pun dilakukan secara bertahap, dengan pembayaran yang tidak diterima sekaligus.
Namun, Amsal Sitepu kemudian didakwa melakukan mark-up dalam penyusunan RAB sebagai dasar pengajuan anggaran. Selain itu, ia juga dituding tidak melaksanakan pembuatan video profil desa sesuai dengan RAB yang telah disepakati. Atas dugaan ini, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Karo menuntut Amsal Sitepu dengan hukuman dua tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, pada Jumat (20/2/2026).
Jaksa juga menetapkan kerugian negara akibat perbuatan terdakwa mencapai Rp 202.161.980.
Keraguan Kuasa Hukum Terhadap Dasar Perhitungan Kerugian Negara
Menanggapi tuntutan tersebut, penasihat hukum Amsal Sitepu, Willyam Raja Dev, melontarkan keraguan yang mendalam terhadap dasar perhitungan kerugian negara yang mencapai angka ratusan juta rupiah tersebut.
“Ini yang paling kita garis bawahi. Perhitungan Rp 200 juta ini dari mana,” tegas Willyam saat dihubungi pada Minggu (29/3/2026) malam.
Willyam menjelaskan bahwa penetapan kerugian negara seharusnya didasarkan pada unsur pidana yang lengkap dan jelas. Menurutnya, angka Rp 200 juta tersebut berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Karo yang diminta oleh jaksa, bukan merupakan temuan mandiri dari lembaga inspektorat tersebut.
Namun, Willyam menyoroti adanya kejanggalan dalam persidangan. Ketua tim Inspektorat yang dihadirkan dalam persidangan justru menyebutkan bahwa perhitungan kerugian negara tersebut dilakukan oleh pihak dari Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Karo.
“Tapi yang jadi pertanyaan, apakah orang Komdigi ini kredibel? Orang Komdigi tidak pernah diperiksa di penyidikan dan tidak pernah juga dihadirkan di persidangan, tapi hasil perhitungan tetap digunakan,” jelasnya.
Ia menilai tidak ada kejelasan yang memadai mengenai dasar munculnya angka kerugian negara tersebut. Lebih lanjut, Willyam mengungkapkan bahwa dalam lampiran LHP disebutkan adanya klarifikasi kepada pihak terkait, termasuk Amsal Sitepu dan para kepala desa. Namun, fakta persidangan justru menunjukkan bahwa klarifikasi tersebut tidak pernah dilakukan.
“Sebanyak 20 kepala desa yang dihadirkan di persidangan menyatakan tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat. Itu fakta persidangan,” ujar Willyam.
Respons Kepala Desa dan Kejanggalan Lainnya
Pernyataan Willyam tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara klaim dalam dokumen laporan dengan realitas di lapangan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai integritas dan transparansi dalam proses audit dan penetapan kerugian negara.
Menariknya, banyak kepala desa yang proyek video profilnya menjadi objek dugaan korupsi ini justru mengaku bingung mengapa proyek tersebut dipermasalahkan. Menurut Willyam, para kepala desa menyatakan bahwa proyek video profil desa telah selesai dikerjakan, sudah dibayar sesuai kesepakatan, dan hasilnya pun sesuai dengan apa yang mereka minta.
Pernyataan dari para kepala desa ini menjadi poin penting yang patut dipertimbangkan dalam proses hukum. Jika memang proyek telah selesai, dibayar, dan sesuai permintaan, maka dasar penuntutan pidana dan penetapan kerugian negara menjadi patut dipertanyakan.
Tuntutan Pidana dan Denda yang Diberikan
Jaksa Penuntut Umum menuntut Amsal Christy Sitepu dengan hukuman pidana penjara selama dua tahun. Selain itu, Amsal juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000. Apabila denda tersebut tidak mampu dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.
Dalam dakwaan sebelumnya, Amsal disebut telah menyusun proposal yang tidak benar atau melakukan mark-up sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, terdakwa juga dinilai tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB dalam proyek pembuatan video profil desa tersebut.
Atas perbuatannya, Amsal didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pasal ini mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum, dan penggelembungan anggaran yang merugikan keuangan negara.
Kasus ini menyisakan banyak pertanyaan yang perlu dijawab secara tuntas oleh proses hukum yang berjalan, terutama terkait akuntabilitas perhitungan kerugian negara dan kejelasan proses klarifikasi yang diklaim telah dilakukan.















































