Skandal Tambang Ilegal: Samin Tan Jadi Tersangka, Kerugian Negara Masih Dihitung
Nama Samin Tan kembali menjadi sorotan publik setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan ilegal di Kalimantan Tengah. Pengusaha yang dikenal sebagai bos tambang ini diduga menjalankan aktivitas penambangan tanpa izin resmi selama delapan tahun, sebuah periode yang panjang dan menimbulkan pertanyaan serius tentang pengawasan di sektor pertambangan Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam kasus ini, dan penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap pihak lain yang terlibat serta menghitung potensi kerugian negara.
Rincian Kasus dan Konstruksi Perkara
Samin Tan, yang diidentifikasi sebagai beneficiary owner PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara meskipun izin usahanya telah dicabut pada tahun 2017. Aktivitas ilegal ini diduga berlangsung hingga tahun 2025, melampaui masa berlaku izin yang seharusnya.
Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, PT AKT diduga terus beroperasi melalui perusahaan terafiliasinya dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah. Hal ini menimbulkan spekulasi kuat adanya keterlibatan oknum penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Dugaan adanya kongkalikong antara pengusaha dengan oknum pengawas inilah yang menjadi salah satu fokus utama dalam konstruksi perkara ini.
Modus Operandi dan Dugaan Korupsi
Modus operandi yang diduga digunakan oleh Samin Tan dan pihak-pihak terkait melibatkan manipulasi perizinan dan kerja sama dengan oknum pengawas. Meskipun izin usaha PT AKT dicabut pada tahun 2017, perusahaan tersebut diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara tidak sah. Hal ini dimungkinkan berkat adanya “bantuan” dari oknum penyelenggara negara yang seharusnya bertugas mengawasi dan menegakkan aturan pertambangan.
Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan sektor pertambangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif. Aktivitas penambangan tanpa kontrol yang memadai seringkali mengabaikan standar keselamatan dan kelestarian lingkungan, yang dapat berdampak jangka panjang pada ekosistem dan masyarakat sekitar.
Langkah Penyidikan yang Telah Dilakukan
Menindaklanjuti dugaan ini, Kejagung telah mengambil langkah-langkah penyidikan yang komprehensif. Tim penyidik telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi strategis yang tersebar di empat provinsi, yaitu:
- Jawa Barat
- DKI Jakarta
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
Penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang relevan dengan kasus ini. Hingga saat ini, proses penggeledahan masih terus berlangsung, terutama di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, yang merupakan lokasi utama aktivitas pertambangan PT AKT.
Selain penggeledahan, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk memperkuat konstruksi perkara dan mendapatkan keterangan yang lebih mendalam mengenai aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Potensi Kerugian Negara dan Penahanan Tersangka
Mengenai potensi kerugian negara akibat dugaan praktik tambang ilegal ini, Kejagung menyatakan bahwa nilai kerugian tersebut masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dugaan pelanggaran ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara dalam jumlah yang sangat besar.
Atas dasar alat bukti yang dinilai cukup setelah rangkaian proses penyidikan, Samin Tan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Setelah penetapan sebagai tersangka, Samin Tan langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung pada Sabtu dini hari. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, mencegah potensi menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri.
Rekam Jejak Hukum Samin Tan
Kasus dugaan korupsi tambang ilegal ini bukan kali pertama Samin Tan berurusan dengan hukum. Pada tahun 2019, ia pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara suap dan gratifikasi. Saat itu, ia diduga memberikan uang sebesar Rp 5 miliar kepada anggota DPR Eni Maulani Saragih untuk mengurus terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Namun, pada tanggal 30 Agustus 2021, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Samin Tan bebas dari seluruh dakwaan. Hakim menilai bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pihak yang dapat dipidana dalam perkara gratifikasi adalah penerima, bukan pemberi. Sementara itu, Eni Maulani Saragih telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan pada tahun 2019.
Profil Singkat Samin Tan
Samin Tan dikenal sebagai seorang pengusaha yang memiliki rekam jejak panjang di sektor pertambangan. Ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Tarumanegara pada tahun 1986. Kariernya dimulai di kantor akuntan publik KPMG Hanadi Sudjendro, sebelum melanjutkan karirnya di Deloitte Touche pada periode 1998–2002.
Sejak tahun 2007, ia aktif mengembangkan bisnis di sektor tambang dan mendirikan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk. Namanya semakin dikenal luas setelah menjabat sebagai Chairman Bumi Plc, sebuah perusahaan tambang yang tercatat di London Stock Exchange. Pada tahun 2011, majalah Forbes menempatkannya sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dengan estimasi kekayaan mencapai 940 juta dollar Amerika Serikat.
Kejagung menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta asas praduga tidak bersalah. Penyelidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.















































