Kasus Korupsi Tambang: Samin Tan Ditetapkan Tersangka, Dugaan Penyelewengan Izin di Murung Raya
Kejaksaan Agung telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan Samin Tan, pemilik PT Asmin Koalindo Tuhup, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Periode dugaan pelanggaran ini mencakup tahun 2016 hingga 2025. Penetapan tersangka ini diumumkan langsung oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaiman Nahdi.
“Tim penyidik telah menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan dan menetapkan satu orang sebagai tersangka,” ujar Syarief dalam keterangannya di Gedung Jampidsus Kejagung pada Sabtu dini hari, 30 Maret 2026.
Proses hukum ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor 14 tertanggal 25 Maret 2026, yang menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Syarief juga mengungkapkan bahwa saat ini tim penyidik tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi strategis yang tersebar di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan, guna mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut.
Latar Belakang Kasus: Izin Dicabut, Penambangan Ilegal Berlanjut
Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai beneficial owner di PT Asmin Koalindo Tuhup. Perusahaan yang bernaung di bawah kepemilikan Samin Tan ini sebelumnya memang memiliki izin tambang melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun, ironisnya, izin tersebut telah dicabut pada tahun 2017. Meskipun izinnya telah dicabut, PT Asmin Koalindo diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan hasil tambang secara ilegal hingga tahun 2025.
Indikasi penyelewengan semakin menguat dengan adanya tudingan bahwa Samin Tan, melalui perusahaannya dan perusahaan terafiliasi, melakukan kegiatan penambangan dan penjualan dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah. Jaksa juga mengindikasikan adanya keterlibatan oknum penyelenggara negara yang diduga turut memfasilitasi praktik kecurangan ini. Meskipun demikian, identitas spesifik dari penyelenggara negara yang dimaksud belum diungkapkan secara rinci.
“Penyelenggara negara yang dimaksud, bertugas melakukan pengawasan di kegiatan pertambangan,” jelas Syarief, menggarisbawahi peran krusial pengawasan dalam sektor pertambangan.
Kronologi dan Tindakan Tegas
Sebelum akhirnya dibawa ke ranah pidana, Samin Tan dan perusahaannya telah menerima peringatan keras dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Peringatan tersebut dikeluarkan atas pelanggaran penambangan yang dilakukan di kawasan hutan seluas 1.699 hektare. Akibat pelanggaran tersebut, perusahaan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 4,2 triliun. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, kewajiban pembayaran denda tersebut tidak kunjung diindahkan oleh pihak perusahaan.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, memberikan penegasan bahwa apabila korporasi tidak memenuhi kewajiban denda yang telah ditetapkan, maka penegakan hukum akan segera dilakukan. Pernyataan ini kembali ditekankan oleh Barita, yang menyatakan, “Jadi, ini adalah bagian dari proses penertiban kawasan hutan yang kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Jampidsus Kejaksaan,” ungkapnya pada Sabtu, 30 Maret 2026. Tindakan Kejaksaan Agung ini merupakan kelanjutan logis dari upaya penertiban kawasan hutan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Satgas PKH.
Jerat Hukum yang Menanti
Atas dugaan perbuatannya yang meliputi penyimpangan pengelolaan pertambangan dan penggunaan dokumen ilegal, Samin Tan kini dijerat dengan pasal-pasal pidana yang serius. Terdapat dua alternatif pasal yang dapat dikenakan padanya:
- Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Atau Pasal 604 jo Pasal 20 huruf a atau c KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kedua alternatif pasal tersebut mengindikasikan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang atau pemanfaatan dokumen ilegal dalam kegiatan pertambangan. Proses penyidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan bukti yang memberatkan tersangka, serta memberikan keadilan bagi masyarakat dan negara.















































