Aduan Pembayaran THR Lebaran 2026 di DIY: Upaya Penegakan Hak Pekerja Terus Digalakkan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus berupaya memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, terutama terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 67 aduan terkait pembayaran THR Lebaran 2026 telah ditangani oleh Disnakertrans DIY. Aduan-aduan ini berasal dari berbagai perusahaan yang beroperasi di seluruh wilayah Provinsi DIY, mencerminkan beragamnya sektor usaha dan skala perusahaan yang terdampak.
Sebaran Aduan dan Jenis Pelanggaran
Distribusi aduan menunjukkan adanya konsentrasi di beberapa wilayah. Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah aduan terbanyak, mencakup 30 perusahaan. Disusul oleh Kabupaten Bantul dengan 18 perusahaan, dan Kota Yogyakarta dengan 17 perusahaan. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo melaporkan dua perusahaan yang diadukan, dan Kabupaten Gunungkidul nihil aduan.
Jenis pelanggaran yang dilaporkan oleh para pekerja sangat bervariasi, namun ada beberapa pola yang dominan:
- Pembayaran Kurang dari Ketentuan: Ini merupakan jenis pelanggaran yang paling sering dilaporkan. Perusahaan membayarkan THR, namun jumlahnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu terkait besaran upah maupun komponen lain yang seharusnya masuk dalam perhitungan THR.
- Pencicilan THR: Sejumlah pekerja melaporkan bahwa THR mereka dibayarkan secara dicicil, bukan dibayarkan secara penuh sesuai ketentuan menjelang hari raya.
- Pembayaran Melebihi Batas Waktu: Ada laporan mengenai pembayaran THR yang dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan, yaitu H-7 Lebaran.
- Pemberian THR dalam Bentuk Barang: Beberapa perusahaan dilaporkan memberikan THR dalam bentuk barang atau parsel, bukan dalam bentuk uang tunai. Padahal, ketentuan yang berlaku menekankan pembayaran THR dalam bentuk uang.
Sektor Usaha yang Terdampak
Spektrum sektor usaha yang melaporkan aduan THR cukup luas, menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya terbatas pada satu atau dua industri. Sektor-sektor yang diadukan meliputi:
- Manufaktur
- Jasa alih daya (outsourcing)
- Perhotelan
- Rumah sakit
- Usaha digital dan kreatif, termasuk percetakan dan kafe.
Meskipun banyak aduan berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor manufaktur mencatat jumlah pekerja yang terdampak paling besar. Hal ini disebabkan oleh skala tenaga kerja yang umumnya lebih besar di perusahaan manufaktur dibandingkan UMKM.
Penanganan dan Upaya Penyelesaian
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans DIY, Amin Subargus, menegaskan bahwa pihaknya serius menangani setiap aduan yang masuk. “Beberapa perusahaan besar yang diadukan umumnya sedang mengalami kendala operasional atau hambatan ekspor akibat dinamika global. Namun, selama belum dinyatakan pailit, kami akan terus menuntut pemenuhan kewajiban tersebut,” ujar Amin Subargus.
Hingga saat ini, upaya penanganan aduan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Disnakertrans DIY berhasil menyelesaikan penanganan terhadap 30 perusahaan. Penyelesaian ini dapat terjadi karena perusahaan telah memenuhi kewajibannya membayar THR, atau karena pengaduan dicabut oleh pekerja.
Namun, masih terdapat 37 perusahaan yang aduannya masih dalam proses penanganan intensif oleh tim pengawas ketenagakerjaan. Proses penanganan ini meliputi beberapa tahapan penting:
- Pemeriksaan Lapangan: Tim pengawas melakukan kunjungan langsung ke perusahaan untuk memverifikasi aduan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait.
- Pemberian Nota Pemeriksaan: Setelah pemeriksaan lapangan, perusahaan akan diberikan nota pemeriksaan yang berisi temuan dan pelanggaran yang teridentifikasi.
- Rekomendasi Sanksi Administrasi: Berdasarkan hasil pemeriksaan, Disnakertrans DIY akan memberikan rekomendasi sanksi administrasi bagi perusahaan yang terbukti melanggar peraturan.
Penegakan aturan ini merujuk pada landasan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Meskipun terdapat beberapa perusahaan lama yang kembali diadukan karena tekanan bisnis yang mereka hadapi, secara keseluruhan, jumlah aduan THR pada tahun 2026 ini diklaim mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pembayaran THR, seiring dengan upaya pengawasan yang terus ditingkatkan oleh Disnakertrans DIY.















































