AYOOBATAM.COM – Badan Pengusahaan (BP) Batam menunjukkan keseriusannya dalam membenahi berbagai hambatan investasi dengan menghadiri Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (P2SP) yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jumat (13/3/2026).
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, hadir langsung dalam forum tersebut sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha di Batam, baik terkait perizinan maupun operasional.
Dalam sidang tersebut, sejumlah isu strategis investasi menjadi fokus pembahasan, mulai dari Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR), persoalan pengalokasian lahan, hingga upaya percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Di hadapan Menteri Keuangan RI, Amsakar menegaskan bahwa BP Batam siap menindaklanjuti berbagai masukan pemerintah pusat demi memperbaiki ekosistem investasi di Batam.
“Masukan dari Menteri Keuangan akan kami tindak lanjuti agar pertumbuhan investasi dan ekonomi di Batam semakin meningkat serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah,” ujar Amsakar.
Terkait persoalan RKKPR, Amsakar menjelaskan bahwa BP Batam dalam beberapa waktu terakhir belum melakukan pengalokasian lahan baru akibat moratorium yang sempat diberlakukan.
Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan pembenahan terhadap Land Management System (LMS) guna memperbarui basis data pertanahan sehingga pelayanan kepada investor dapat berjalan lebih optimal dan transparan.
“Beberapa hal dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga perlu didetailkan kembali agar pengelolaan ruang dan lahan di Batam lebih tertata,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar iklim investasi di Batam semakin kondusif serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti berbagai persoalan investasi, sehingga Batam dapat tumbuh pesat dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Li Claudia.
Dengan langkah tersebut, BP Batam berharap berbagai hambatan investasi dapat segera teratasi sehingga kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan investasi strategis nasional semakin meningkat.















































