AYOOBATAM.COM – Aktivitas pemotongan bukit dan penimbunan hutan mangrove di belakang Kavling Panaran, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, diduga dilakukan pada sore hingga malam hari untuk menghindari pengawasan petugas. Hal ini diketahui saat media melakukan pemantauan langsung di lokasi pada Minggu (8/3/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.
Di lokasi terlihat beberapa unit alat berat masih beroperasi memotong tanah dari area perbukitan. Sementara itu, beberapa dump truck tampak hilir mudik mengangkut tanah yang kemudian ditimbun ke kawasan hutan bakau di sekitar pesisir.
Menariknya, di lokasi tidak ditemukan papan plang proyek maupun keterangan perusahaan yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa kegiatan cut and fill tersebut belum mengantongi izin resmi dari instansi berwenang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber di lapangan, penimbunan kawasan mangrove tersebut rencananya akan dijadikan kawasan industri. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait legalitas proyek maupun peruntukan lahan dari pihak pengembang.
Sumber yang enggan disebutkan namanya juga menyebut nama seorang pengusaha yang diduga menjadi pemilik proyek penimbunan mangrove tersebut. Sosok yang disebut-sebut sebagai “bos” proyek itu dikenal dengan nama Ayung.
Sementara lokasi bukit yang dipotong rencananya akan dibangun perumahan, dengan bos proyek sering dipanggil Pandi. Meski demikian, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak yang bersangkutan.
Aktivitas penimbunan mangrove ini menambah kekhawatiran masyarakat sekitar, khususnya para nelayan yang menggantungkan hidup dari ekosistem pesisir.
Hutan mangrove diketahui memiliki peran penting sebagai habitat berbagai biota laut, tempat berkembang biak ikan dan udang, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan gelombang pasang.
Warga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun ke lokasi untuk meninjau langsung aktivitas tersebut, memastikan legalitasnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas di kawasan pesisir Panaran.
Selain itu, menurut warga sekitar, selama ini masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan maupun sosialisasi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) terkait proyek tersebut.
Padahal, dalam proses penyusunan AMDAL, masyarakat yang terdampak seharusnya dilibatkan untuk memberikan masukan serta mengetahui rencana kegiatan dan potensi dampak yang akan terjadi.
Warga berharap adanya upaya rehabilitasi mangrove, pengalihan fungsi mangrove yang disertai kajian lingkungan, maupun penanaman kembali mangrove sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dari pihak pengembang atas aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut.















































