AYOOBATAM.COM – Warga korban pengrusakan rumah di kawasan Seraya angkat suara dan meminta perhatian serius dari aparat penegak hukum. Salah satu korban, Hendra Yanto, berharap Polda Kepulauan Riau dapat memberikan atensi terhadap kejadian yang menimpa dirinya dan warga lainnya.
“Rumah kami dirusak karena urusan perusahaan PT Golden Teleshop. Tindakan seperti ini kami nilai sebagai bentuk premanisme dan harus dihentikan, jangan dibiarkan merajalela,” ujar Hendra kepada Ayoobatam.com, Selasa (06/01/2026).
Ia mengungkapkan, pasca pengrusakan, warga sekitar bergotong royong membantu memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan parah.
Hendra menegaskan, rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal keluarganya. Dengan kondisi memiliki anak kecil, ia mengaku tidak mungkin membiarkan keluarganya tidur dalam keadaan rumah berlubang.
“Alhamdulillah, warga berbondong-bondong membantu memperbaiki rumah. Tidak ada sepeser pun uang kami keluarkan, semuanya murni bantuan warga,” katanya.
Menurut Hendra, peristiwa pengrusakan rumah ini terjadi di tengah proses penanganan yang seharusnya berjalan secara dialogis. Ia menyebut, sebelumnya telah ada pertemuan dengan anggota DPRD Kota Batam, yang menghasilkan rencana rapat dengar pendapat (RDP) pada Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Camat Lubuk Baja juga berjanji menjamin keamanan warga dengan patroli polisi selama 24 jam.
“Namun faktanya, sebelum RDP terlaksana, rumah saya justru sudah dirusak lebih dulu,” ungkapnya.
Hendra juga menjelaskan alasan warga masih bertahan di lokasi tersebut. Menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan terkait alokasi lahan pengganti berupa kavling yang dijanjikan.
Ia mencontohkan, sejumlah warga yang sebelumnya sudah pindah ke kavling yang diberikan perusahaan di wilayah Nongsa, bahkan ada yang telah membangun rumah, kembali mengalami pembongkaran dengan alasan kawasan tersebut masuk wilayah hutan lindung.
Keluhan serupa disampaikan Rasmayanti, seorang janda dengan lima orang anak yang juga menjadi korban pengrusakan rumah. Ia menyebut pihak perusahaan kerap meminta warga datang ke kantor untuk mengambil uang ganti rugi.
“Bukan kami tidak mau pindah, tapi kata Pak RW, lahan kavling yang ditawarkan belum jelas legalitasnya,” ujar Rasmayanti.
Ia menegaskan, warga menginginkan kepastian hukum atas lokasi relokasi sebelum bersedia meninggalkan tempat tinggal mereka saat ini.















































