AYOOBATAM.COM — Terbukanya kasus masuknya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara ilegal ke Batam mengungkap celah serius dalam pengawasan impor barang.
Badan Pengusahaan (BP) Batam akhirnya membekukan izin usaha dan impor tiga perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam praktik tersebut, menyusul temuan 73 kontainer limbah di Pelabuhan Batu Ampar.
Limbah tersebut terungkap pada September 2025 dan setelah melalui uji laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), muatan dipastikan berupa limbah elektronik (e-waste). Temuan ini bertolak belakang dengan dokumen impor yang mencantumkan klasifikasi HS Code berbeda, sehingga mengindikasikan adanya dugaan manipulasi dokumen.
Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Rullysyah, membenarkan bahwa Izin Usaha Khusus (IUK) serta izin impor PT Esun International Utama Indonesia (EIUI), PT Logam Internasional Jaya (LIJ), dan PT Batam Battery Recycle Industries (BBRI) dibekukan hingga proses re-ekspor ke negara asal dituntaskan.
“Izin kami bekukan karena masih ada kewajiban re-ekspor yang belum diselesaikan,” kata Rullysyah, Jumat (26/12/2025).
Selama masa pembekuan, ketiga perusahaan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas lalu lintas barang di kawasan Batam. BP Batam menegaskan, langkah ini bukan sekadar sanksi administratif, melainkan bentuk peringatan keras terhadap praktik impor yang berpotensi mencemari lingkungan dan merusak reputasi Batam sebagai kawasan industri.
Dari penelusuran data, EIUI dikenal sebagai pemain lama di sektor pengolahan limbah plastik, sementara LIJ tercatat sebagai perusahaan dengan volume impor terbesar dalam manifes pengiriman.
Adapun BBRI terseret setelah ditemukannya limbah elektronik dalam jalur distribusi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya sinergi pengawasan antara otoritas pelabuhan, kepabeanan, dan lingkungan hidup. KLH telah mewajibkan perusahaan terkait melakukan re-ekspor guna mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.
BP Batam menyatakan akan memperketat pengawasan impor ke depan, sekaligus memastikan setiap aktivitas industri berjalan sesuai ketentuan.
Penindakan ini diharapkan menjadi titik balik dalam upaya menutup celah penyelundupan limbah berbahaya ke wilayah Batam.















































