AYOOBATAM.COM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi merampungkan rapat pleno penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026. Hasil pleno tersebut menempatkan Kota Batam kembali sebagai daerah dengan UMK tertinggi di Provinsi Kepri.
UMK Batam tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5.357.982, mengalami kenaikan Rp368.382 dibandingkan UMK tahun 2025 yang berada di angka Rp4.989.600. Kenaikan ini menegaskan posisi Batam sebagai barometer pengupahan regional di Kepri, seiring dengan dinamika industri dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Penyesuaian UMK Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dengan menggunakan nilai alfa sebesar 0,7. Nilai tersebut mencerminkan kombinasi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi daerah sebagai dasar perhitungan upah minimum.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, menyampaikan bahwa seluruh hasil pleno akan segera dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Ia memastikan seluruh tahapan penetapan telah dilakukan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
“Secara prinsip, hampir seluruh kabupaten dan kota telah menyampaikan usulan UMK, kecuali Kabupaten Natuna. Untuk rincian resmi besaran upah, nantinya akan diumumkan langsung oleh Bapak Gubernur,” ujar Diky, Selasa (23/12).
Selain Batam, Kabupaten Bintan menetapkan UMK 2026 sebesar Rp4.583.221, naik sekitar Rp375.459 atau 8,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Kabupaten Karimun menetapkan UMK 2026 sebesar Rp4.241.935, meningkat Rp285.460 dari tahun 2025.
Karimun juga menetapkan UMSK 2026 sebesar Rp4.248.268, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 6,45 persen dan inflasi 2,7 persen.
Berbeda dengan Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan UMK 2026 sebesar Rp4.279.851, naik Rp194.932 atau sekitar 4,77 persen. Namun, Anambas memutuskan tidak menetapkan UMSK lantaran pertumbuhan ekonomi daerah tercatat minus 5,6 persen.
Menurut Diky, dalam kondisi tersebut, formulasi UMSK justru berpotensi menurunkan nilai upah, sehingga penetapannya dinilai tidak relevan secara ekonomi.
Sementara itu, Kota Tanjungpinang menetapkan UMK 2026 sebesar Rp3.789.980, dengan nilai alfa 0,5 dan kenaikan sekitar 5,37 persen dari tahun sebelumnya. Kabupaten Lingga juga menetapkan UMK 2026 sebesar Rp3.833.531, meningkat sekitar 5,79 persen dibandingkan UMK 2025.
Adapun Kabupaten Natuna tidak mengajukan usulan UMK 2026. Keputusan tersebut diambil akibat kondisi inflasi dan perekonomian daerah yang masih berada dalam tren negatif. Dengan demikian, Natuna secara otomatis mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri 2026, yang berada di kisaran Rp3,7 juta dan relatif tidak mengalami perubahan signifikan.
Diky menegaskan, UMK dan UMSK tahun 2026 akan mulai berlaku efektif 1 Januari 2026. Penetapan upah minimum hanya dapat dilakukan apabila terdapat usulan resmi dari pemerintah kabupaten atau kota.
“Tanpa adanya usulan dari daerah, tentu tidak bisa ditetapkan. Semua harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam regulasi,” pungkasnya.















































