AYOOBATAM.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam resmi menandatangani kerja sama strategis sebagai langkah kesiapan daerah menjelang penerapan penuh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 2026. Penandatanganan berlangsung di Aula Sasana Baharudin Lopa, Kejaksaan Tinggi Kepri, Kamis (4/12/2025).
Kesepakatan ini sejalan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Kejaksaan Tinggi Kepri terkait pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana. Langkah tersebut merupakan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Kajari Batam, I Wayan Wiradarma, hadir langsung menandatangani kerja sama yang bertujuan memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme tata kelola pemerintahan, serta memastikan keseragaman pelaksanaan hukum pidana modern di daerah.
KUHP Mulai Berlaku 2 Januari 2026
Direktur C Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) RI, Agoes Soenanto Prasetyo, menegaskan bahwa KUHP baru akan berlaku secara nasional pada 2 Januari 2026. Menurutnya, sistem pemidanaan baru tersebut mengusung struktur modern yang lebih mengedepankan perlindungan, keseimbangan, dan keadilan bagi seluruh pihak.
“KUHP baru dirancang untuk memperkuat penegakan hukum dan menyatukan norma pidana di seluruh Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa,” ujarnya.
Agoes menjelaskan, KUHP Nasional membagi jenis pidana menjadi tiga kelompok besar, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus. Salah satu inovasi penting adalah pidana kerja sosial yang dikembangkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek, guna mengatasi masalah overkapasitas lapas.
Butuh Regulasi Turunan Daerah
Agar implementasi berjalan seragam, Agoes menekankan pentingnya dukungan regulasi turunan dari pemerintah daerah.
“Kami membutuhkan dukungan regulasi turunannya. Dengan koordinasi yang baik, implementasinya akan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penerapan pidana baru, termasuk pidana mati, penyesuaian pidana seumur hidup, hingga penegakan hukum berbasis nilai hidup dalam masyarakat harus dilakukan secara terstruktur, proporsional, dan berhati-hati.
“Pidana kerja sosial adalah konsep baru yang membutuhkan kehati-hatian. Setiap bentuk pidana tetap merupakan pembatasan hak kemerdekaan seseorang, dan itu hanya dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan undang-undang,” tegas Agoes.
Kerja sama Pemko Batam dan Kejari Batam ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sistem hukum di daerah, sekaligus memastikan Batam siap berada di garda depan implementasi KUHP Nasional pada 2026.















































