AYOOBATAM.COM – Di sudut Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), nama Dadang mungkin tidak asing bagi banyak orang. Aktivis yang dikenal lewat akun Facebook Panggung Sandiwara II itu kembali menggemparkan ruang publik dengan peringatannya, sebuah warning yang ditujukan kepada pemerintah legislatif dan eksekutif agar tidak lengah dalam menjaga alam dan masyarakatnya.
Sebagai putra daerah Inhil, Dadang tumbuh dengan melihat bagaimana tanah kelahirannya berubah.
Ia menyaksikan hamparan hijau yang dulu menjadi kebanggaan warga perlahan berganti dengan deretan perusahaan besar yang menggarap bumi Inhil tanpa jeda.
Beberapa di antaranya beroperasi di Kecamatan Gaung, Desa Belantaraya, wilayah yang menurutnya kini mulai memperlihatkan tanda-tanda lelah.
“Kita harus punya rasa peduli, bukan hanya kepada sesama makhluk hidup tapi juga kepada alam,” tutur Dadang.
Kalimat itu meluncur dari bibirnya dengan nada yang lebih mirip keresahan daripada kritik.
Bagi Dadang, persoalan terbesar bukan hanya soal keberadaan perusahaan, tetapi sejauh mana negara hadir untuk mengawasi.
Ia mempertanyakan apakah izin-izin itu dikeluarkan secara legal dan apakah uji AMDAL benar-benar dilakukan dengan standar yang seharusnya.
Masyarakat, menurutnya, berhak tahu. Tidak hanya untuk pemahaman, tetapi untuk keselamatan mereka sendiri.
“Jika pemerintah tidak menjalankan uji AMDAL dengan benar, maka pemerintah pula yang harus bertanggung jawab atas banjir, longsor, dan bencana lain yang muncul akibat aktivitas perusahaan itu,” tegasnya.
Ia bahkan meminta pemerintah mencabut izin perusahaan yang mengabaikan undang-undang.
Dadang tidak sendirian dalam keresahan itu. Banyak warga yang mulai merasakan dampak rusaknya ekosistem. Ia ibaratkan pohon sebagai “sungai vertikal”, penyangga alami yang menyerap dan menampung air.
Ketika hutan ditebang dan pohon dibabat, sungai-sungai vertikal itu lenyap. Air kehilangan jalur, mengalir tak tentu arah, dan bencana tinggal menunggu waktu.
Sebagai aktivis Bunda Tanah Melayu, Dadang mengajak para wakil rakyat untuk tidak sekadar duduk di bangku rapat.
Ia ingin mereka turun ke lapangan, melihat kenyataan, menjalankan fungsi checks and balances yang selama ini sering hanya terdengar di atas kertas.
Ia juga mendorong masyarakat meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan besar di Inhil.
Namun, dari semua kritiknya, ada satu kalimat yang paling menggema:
“Kebanyakan bencana itu datang dari tangan-tangan manusia serakah yang bersekongkol dengan perusahaan demi keuntungan pribadi, bukan demi rakyat.”
Suara Dadang mungkin hanya satu dari sekian banyak suara yang lahir dari tanah yang mulai retak.
Tetapi lewat peringatannya, ia mencoba mengingatkan bahwa alam tidak pernah diam.
Ia hanya menunggu waktu untuk berbicara, dan ketika ia bicara, manusia biasanya tidak siap mendengarnya.















































