AYOOBATAM.COM — Dalam upaya memperkuat tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika perubahan, Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Workshop Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (AP). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada 6–7 Oktober 2025, di Gedung IT Centre BP Batam.
Workshop ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024, yang menekankan pentingnya keselarasan proses bisnis dan SOP dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Kepala Biro Organisasi, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko BP Batam, Endry Abzan, menjelaskan bahwa penyusunan ulang SOP ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan organisasi yang terjadi di lingkungan BP Batam.
“Saat ini terdapat beberapa unit baru yang terbentuk dan belum memiliki kegiatan yang terdokumentasi dalam SOP, sementara sejumlah unit lama mengalami perubahan signifikan dalam tugas dan fungsinya. Karena itu, kami perlu melakukan penyesuaian agar seluruh proses kerja terdokumentasi dan selaras dengan struktur terkini,” ujar Endry.
Workshop ini melibatkan seluruh unit kerja terkait penyusunan SOP, dengan total lebih dari 1.080 dokumen SOP yang disusun dan direviu, terutama dari unit-unit usaha BP Batam. Selama kegiatan, para peserta juga melakukan verifikasi langsung bersama narasumber untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan arah kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
Endry menegaskan, penyusunan SOP bukan hanya berakhir pada dokumen administratif, tetapi akan menjadi acuan kerja yang terus dievaluasi secara berkala.
“Evaluasi SOP akan dilakukan minimal setahun sekali, atau lebih cepat bila terjadi perubahan kepemimpinan maupun regulasi. Kami juga melibatkan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan tim manajemen risiko agar implementasi SOP berjalan sesuai ketentuan serta dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, BP Batam berharap dapat mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah.















































