AYOOBATAM.COM — Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menegaskan pentingnya penerapan masa transisi yang terukur dalam kebijakan penghentian rekomendasi impor limbah non-B3 plastik daur ulang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Langkah ini dinilai perlu untuk mencegah dampak negatif terhadap aktivitas industri, investasi, dan ketenagakerjaan di Batam.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menjelaskan bahwa perubahan mendadak terhadap kebijakan bahan baku industri dapat menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha, khususnya bagi sektor industri yang telah lama beroperasi dan berkontribusi pada ekspor nasional.
“Kami memahami tujuan kebijakan ini untuk memperkuat tata kelola lingkungan. Namun, setiap perubahan harus diiringi dengan masa transisi agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kepastian regulasi sangat penting bagi keberlanjutan investasi di Batam,” ujar Fary Djemy Francis.
Industri Daur Ulang, Penopang Ekonomi dan Ekspor
Sektor daur ulang plastik non-B3 di Batam memegang peran penting dalam mendukung rantai pasok nasional dan ekonomi sirkular. Berdasarkan data BP Batam, volume pengolahan limbah plastik pada 2024 mencapai 266.878 ton, meningkat dari 176.774 ton pada 2023. Saat ini terdapat 16 perusahaan yang bergerak di sektor tersebut, dengan nilai investasi mencapai USD 50 juta, ekspor senilai USD 60 juta per tahun, dan menyerap lebih dari 3.500 tenaga kerja lokal.
BP Batam menilai, penghentian rekomendasi impor tanpa masa transisi dapat memicu perlambatan produksi, penurunan ekspor, serta dampak sosial-ekonomi bagi ribuan pekerja dan pelaku UMKM di sekitar kawasan industri.
Usulan Masa Transisi Lima Tahun
Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, BP Batam telah mengusulkan agar kebijakan penghentian impor dijalankan secara bertahap melalui masa transisi selama lima tahun.
Langkah ini diharapkan memberi ruang bagi industri untuk beradaptasi dari bahan baku impor ke pasokan domestik, sambil tetap memenuhi standar lingkungan.
“Usulan ini bukan bentuk penolakan, tetapi langkah untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepastian berusaha. Batam berkomitmen mendukung kebijakan hijau pemerintah, dengan tetap melindungi tenaga kerja dan menjaga kepercayaan investor,” tambah Fary.
Sebagai kawasan yang berorientasi pada ekspor dan investasi, BP Batam menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang stabil, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.















































