AYOOBATAM.COM – Aktivitas penimbunan di kawasan industri Tanjung Uncang kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang dilakukan di area milik PT Bumi Natura Indonesia (BNI) ini diduga menggunakan tanah timbun yang tercemar limbah B3, serta berlangsung tanpa izin resmi.
Menurut informasi yang dihimpun, kegiatan penimbunan tersebut dikerjakan pada malam hari. Cara ini diduga sebagai upaya menghindari pantauan aparat penegak hukum dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam (DLH).
Seorang warga Tanjung Uncang yang enggan disebutkan namanya mengaku menyaksikan aktivitas pengangkutan tanah dari salah satu kawasan industri sekitar.
“Tanahnya diambil dari kawasan PT Wa*co dan diantar ke PT BNI, Pak. Masalah izin saya kurang tahu, tapi aktivitasnya dilakukan malam hari,” ungkap warga tersebut, Selasa (14/10/2025) lalu.
Dugaan pelanggaran ini menguat seiring temuan di lapangan yang mengindikasikan tanah tersebut berasal dari proses pengerukan (dredging) industri galangan, yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025, setiap kegiatan reklamasi dan penimbunan wajib memiliki izin resmi dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai otoritas pengelola kawasan. Perizinan ini juga mencakup aspek pengawasan lingkungan untuk mencegah pencemaran.
Tim dilapangan saat ini terus mengejar keterangan resmi dari pihak PT BNI maupun PT Wa*co terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas penimbunan ini.
Pengamat lingkungan menilai, jika benar material timbun berasal dari limbah industri, maka dampaknya bisa serius terhadap ekosistem sekitar Tanjung Uncang—mulai dari pencemaran tanah, air, hingga gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.
“Pemerintah daerah dan BP Batam harus segera turun tangan melakukan investigasi, termasuk uji laboratorium terhadap material timbun tersebut,” ujar salah satu pemerhati lingkungan di Batam.
Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menegakkan aturan reklamasi dan pengelolaan limbah industri di kawasan strategis. Investigasi lebih lanjut dari aparat berwenang diharapkan dapat mengungkap dugaan pelanggaran serta memastikan tidak ada pencemaran yang membahayakan masyarakat.















































