AYOOBATAM.COM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, Kamis (18/9/2025), di Gedung Graha Pena, Batam Center.
Penandatanganan tersebut dihadiri Ketua Ombudsman RI Mochammad Najib, Ketua Ombudsman Kepulauan Riau Ijemsly Hutabarat, serta Bupati Karimun.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan adil bagi masyarakat.
Amsakar menegaskan, MoU ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen nyata dalam memperkuat koordinasi antarinstansi serta mempercepat penanganan pengaduan masyarakat.
“Ini adalah pintu pembuka untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pembangunan Batam memang bergerak cepat, tapi tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani harus berjalan seiring,” ujarnya.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah sekaligus menjaga konsistensi perbaikan layanan.
Amsakar optimistis, pendampingan Ombudsman akan membuat pengelolaan pelayanan publik semakin efektif dan sesuai ekspektasi warga.
Batam sendiri telah mencatat prestasi di bidang pelayanan publik. Pada 2024, kota ini meraih nilai kepatuhan 88,73 dan masuk Zona Hijau dengan predikat kualitas tertinggi, melampaui rata-rata nasional 84,6 persen.
“Dengan sinergi bersama Ombudsman, saya yakin pelayanan publik di Batam akan semakin baik. Ini bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga amanah yang harus kita jalankan,” tegas Amsakar.
Ketua Ombudsman RI, Mochammad Najib, mengapresiasi komitmen Pemko Batam. Menurutnya, kerja sama ini adalah langkah nyata mencegah maladministrasi sekaligus memperkuat pengawasan di daerah.
“Kami berterima kasih atas komitmen Pemko Batam. Batam punya perkembangan luar biasa dan bisa jadi contoh bagi daerah lain,” katanya.















































