AYOOBATAM.COM – Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak dikenal istilah “anggota DPR nonaktif”.
Hal ini ditegaskan oleh Advokat Dr. Marulitua Sianturi, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa status nonaktif tidak memiliki dasar hukum dan justru berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta asas legalitas.
Menurut Marulitua, kedudukan anggota DPR diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Sejak pengucapan sumpah atau janji jabatan, status keanggotaan DPR melekat penuh, dan hanya dapat berakhir melalui mekanisme yang sah yaitu Pergantian Antar Waktu (PAW).
“Mekanisme pemberhentian anggota DPR hanya melalui PAW. Tidak ada satu pun ketentuan dalam UUD 1945 maupun UU MD3 yang menyebutkan istilah nonaktif,” jelas Marulitua dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/9/2025).
Sebelumnya, lima anggota DPR RI dari berbagai fraksi dinonaktifkan oleh partainya usai menuai kontroversi.
Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya (PAN), dan Adies Kadir (Golkar).
Meski demikian, istilah nonaktif dinilai tidak tepat karena secara tata tertib DPR, kelimanya tetap berhak menerima gaji dan fasilitas yang melekat sebagai anggota dewan.
Kondisi berbeda akan terjadi apabila fraksi benar-benar melakukan mekanisme PAW terhadap mereka.















































