AYOOBATAM.COM – Pemerintah Kota Batam terus melakukan penertiban terhadap bangunan reklame yang melanggar aturan.
Tim Task Force Penataan Reklame yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin M.Pd., kembali melakukan pembongkaran billboard secara masif di sejumlah titik di Kota Batam, Senin (10/6/2025).
Dalam aksi yang digelar sejak pagi hari tersebut, sebanyak 8 unit billboard dan 13 unit reklame non-billboard berhasil dibongkar.
Hingga saat ini, total 89 billboard ilegal telah ditertibkan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Hari ini kami turun langsung menyisir billboard yang melanggar izin. Kami awali pembongkaran di depan gerai IM3 milik PT Afenzo, dilanjutkan ke billboard milik CV Prima Warna Media di depan RM Talago Surya, lalu PT Cendana.com di depan Gria REI Batam, dan terakhir di Simpang Sekolah Global Indo Asia milik CV Narita Citra Dinamika,” ujar Jefridin di lokasi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Batam sebelumnya telah memberi peringatan dan menyegel sejumlah billboard sejak 2 Juni 2025.
Billboard yang dibongkar rata-rata dalam kondisi tidak layak dan membahayakan pengguna jalan, terutama jika terkena angin kencang.
Jefridin menegaskan bahwa pengusaha reklame diberi waktu hingga 30 Juni 2025 untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.
Jika tidak diindahkan, maka pemerintah akan melakukan pembongkaran secara paksa, dan material bangunan billboard akan disita oleh Pemko Batam.
“Penataan reklame ini tidak hanya menjadi perhatian Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tetapi juga merupakan instruksi langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya menjaga estetika dan keselamatan kota,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penertiban ini merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mencatat adanya 681 titik reklame yang perlu ditertibkan.
Pemerintah telah memberikan peringatan kepada para pengusaha reklame untuk segera membongkar bangunan yang tidak sesuai aturan.
“Kami harap pengusaha bersikap kooperatif. Kalau tidak, kami akan ambil tindakan tegas,” pungkasnya.















































