AYOOBATAM.COM – Pemerintah Kota Batam semakin serius menertibkan reklame ilegal yang belum memiliki izin maupun yang menunggak pajak.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi secara simbolis memasang stiker penyegelan pada papan reklame tak berizin di kawasan Jalan Raja Isa, Batam Center, Senin (2/6/2025).
Aksi tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan aturan dan penataan wajah kota agar lebih tertib dan menarik secara visual.
Turut mendampingi kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, M.Pd, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Kepala Dinas CKTR Azril Apriansyah, Kepala DPMPTSP Reza Khadafi, Kepala Bapenda Raja Azmansyah, Kepala Dinas Kominfo Rudi Panjaitan, Kepala Dinas Perhubungan Salim, dan Kepala Satpol PP Imam Tohari.
Menurut Wali Kota Amsakar, penertiban ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan kota-kota di Indonesia tampil lebih bersih, rapi, dan estetis.
Selain itu, penertiban juga merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai banyaknya papan reklame yang tidak berizin di Batam.
“Arahan Presiden saat retret kepala daerah di Magelang menjadi dasar gerakan ini. Kita ingin wajah Kota Batam lebih tertib dan nyaman dipandang. Temuan BPK juga memperkuat urgensi penertiban,” tegas Amsakar.
Ia juga mengapresiasi respons positif dari para pemilik biro reklame yang telah bersedia membongkar sendiri papan reklame mereka.
Hingga 1 Juni 2025, tercatat sebanyak 68 reklame telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya.
Pemerintah memberikan batas waktu hingga akhir Juni 2025 bagi para pemilik reklame untuk melakukan pembongkaran mandiri terhadap konstruksi yang tidak sesuai ketentuan.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwako) No. 50 Tahun 2024 dan Peraturan Kepala BP Batam No. 7 Tahun 2017.
“Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada tindakan pembongkaran mandiri, maka Pemerintah Kota Batam akan melakukan pembongkaran secara paksa. Barang hasil sitaan akan menjadi milik negara dan bisa dilelang, hasilnya akan dimasukkan ke kas daerah,” ujar Amsakar.
Dalam proses penertiban ini, Pemko Batam juga didampingi oleh Bidang Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Batam guna memastikan setiap langkah hukum yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah mengimbau seluruh biro reklame yang belum mengurus izin agar segera berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam atau Direktorat Infrastruktur Kawasan BP Batam untuk melakukan legalisasi atau pembongkaran mandiri.















































